Pemerintahan Prabowo Blokir Anggaran IKN, Pengamat: Harus Berani Abaikan Jokowi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab, atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Menurutnya, pemblokiran anggaran IKN dilakukan lantaran IKN bukanlah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

"Wajar (diblokir). Sebab, IKN tidak termasuk program unggulan Prabowo," ungkapnya, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga: Wisatawan di Situ Rawa Kalong Depok Terganggu Polusi Asap Pabrik, Bau Sangit Merusak Suasana

"Logis (masuk diakal) karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas," tambahnya. 

Menurutnya, masyarakat tidak akan menuntut jika pembangunan IKN tidak dilanjutkan. 

Justru, lanjut Jamiluddin, masyarakat akan menuntut program unggulan Prabowo, yang disumbar saat kampanye Pilpres 2024 lalu. 

"Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir. Sebab, rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan," tuturnya. 

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Bakal Reshuffle Kabinet Merah Putih, Bahlil: Ini Sikap Partai Golkar

"Rakyat hanya menuntut Prabowo sesuai janjinya saat kampanye. Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN," sambungnya. 

Kemudian Jamiluddin juga berpandangan, Prabowo diperbolehkan mengabaikan sosok Jokowi soal ambisinya terkait IKN. 

Sebab, IKN bukanlah tanggung jawab Prabowo, melainkan Jokowi kala menjabat sebagai Presiden. 

"IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkannya," ungkapnya. 

Baca juga: Info Terkini Cuaca Depok Hari Ini, BMKG Ingatkan Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang 

"Karena itu, Prabowo harus menggunakan anggaran untuk memenuhi janjinya. Janji itu hutang, dan akan terus ditagih rakyat.  Untuk itu, Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Joko Widodo terkait IKN. Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN," lanjutnya.

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menilai kalau Prabowo harus memilih antara membangun IKN, atau memenuhi janjinya sebagai Presiden. 

"Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya," jelasnya. 

Baca juga: Tirta Asasta Gelar Program Sosialisasi Pengembangan Optimalisasi Jaringan di Kecamatan Bojongsari