Harvey dan Sandra Dapat Bantuan Iuran BPJS, DPRD DKI Pertanyakan Pendataan dari Tingkat Kelurahan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta mempertanyakan skrining data yang dilakukan Lurah dan Camat terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu dikritisi dewan menyusul terdaftarnya Harvey Moeis dan Sandra Dewi sebagai peserta PBI untuk JKN.

Adapun Harvey merupakan terpidana kasus timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Sedangkan istrinya, Sandra Dewi merupakan artis Tanah Air.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, persoalan ini jelas menunjukkan kelemahan dalam proses pendataan penerima manfaat PBI BPJS.

Baca juga: Viral BPJS Kesehatan Harvey Moeis Ditanggung Pemda, Kadinkes DKI Jakarta: Kami Akan Revisi Pergub

Elva mengatakan, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, penerima PBI yang didanai APBD harus terdaftar dalam DTKS Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

“Artinya, ada peran penting pendataan yang dilakukan oleh perangkat daerah, seperti Dinas Sosial, Lurah dan Camat, untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran,” kata Elva pada Selasa (31/12/2024).

Elva mengatakan, jika orang yang tidak berhak terdaftar maka itu mencerminkan kelemahan proses verifikasi.

Pendataan ini perlu diperbaiki dengan mekanisme yang lebih transparan dan berbasis data aktual.

Elva juga menanggapi soal alasan Dinkes yang mendaftarkan Harvey dan Sandra untuk mempercepat pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta, sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal Health Coverage) dari pemerintah pusat.

Baca juga: BPJS Kesehatan Berterima Kasih ke Pemprov DKI Jakarta Sudah Daftarkan Harvey Moeis Jadi Peserta PBI

Ketua DPW PSI DKI Jakarta itu menganggap, alasan Dinkes sulit diterima.

“UHC adalah program yang mulia, tetapi pelaksanaannya harus sesuai prinsip keadilan dan transparansi,” tuturnya.

Kata Elva, berdasarkan Pasal 10 Pergub Nomor 46 Tahun 2021, peserta JKN yang bukan PBI terdiri atas beberapa kategori, yaitu pekerja penerima upah dan keluarganya.

Kemudian pekerja bukan penerima upah dan keluarganya, lalu bukan pekerja dan keluarganya, serta terakhir penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Karena itu, dia menganggap peserta UHC seharusnya didasarkan pada klasifikasi ini, bukan dengan memasukkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria penerima PBI.

Baca juga: Terbukti Korupsi, Hakim Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara, Jauh Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Elva lalu meminta Dinkes untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial, yang bertanggung jawab atas DTKS, agar data penerima PBI APBD benar-benar sesuai kriteria yang diatur dalam Pergub. 

“Mekanisme validasi berlapis seperti pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengecekan langsung di lapangan, juga harus dilakukan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta memberikan klarifikasi soal Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang terpampang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah dalam program BPJS Kesehatan.

Diketahui Harvey Moeis terpidana kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.

Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga Jakarta melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: Harvey Moeis Harus Ganti Kerugian Negara Rp 210 Miliar atau Penjara 12 Tahun dan Aset Disita

Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta mendorong kepesertaan JKN tanpa memandang status sosial ekonomi seseorang, melainkan pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta, sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal HealthCoverage) dari Pemerintah Pusat.

Hal ini ditegaskan Ani untuk menanggapi perbincangan di media sosial terkait status kepesertaan JKN atas nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi.

Ani menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan UHC dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Pada masa itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki target dari Pemerintah Pusat untuk mendaftarkan sebanyak 95 persen penduduk sebagai peserta JKN.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga DKI Jakarta.

“Pergub tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta,” kata Ani dari keterangan resminya pada Minggu (29/12/2024).

Ani melanjutkan, penduduk yang memenuhi kriteria administratif, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3.

Pada saat itu dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat (lurah/camat) sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi.

“Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018, namun sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Ani mengungkap beberapa langkah yang dilakukan, yaitu integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Kemudian penekanan pada pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja mereka ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah).

Selanjutnya kampanye ‘Mandiri itu Keren’ untuk mendorong masyarakat yang mampu membayar iuran secara mandiri.

“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya,” jelas Ani. (faf)