PKS Minta Madrasah, Tsanawiyah, dan Aliyah Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk memasukkan sekolah di bawah koordinasi Kementerian Agama dalam program pendidikan gratis pada 2025 mendatang. 

Sekolah yang di bawah Kemenag adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). 

Hal itu diungkapkan Wakil Bendahara II Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar saat membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2025 di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2024). 

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco ini turut dihadiri oleh Sekdaprov DKI Jakarta Marullah Matali, yang mewakili kehadiran Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Baca juga: Camat Bojongsari Rijal Farhan Ceritakan Detik-detik Mobil Dinasnya Terguling di Tol Cigombong KM 53

Awalnya, Nabilah menyampaikan Fraksi PKS meminta penjelasan soal komponen yang ada dalam program sekolah gratis, dan komponen yang dipertahankan dalam KJP Plus. 

Diketahui, program KJP Plus tetap dipertahankan untuk menunjang kebutuhan pelajar yang mendapat program sekolah gratis di swasta ataupun negeri.

“Fraksi PKS berharap bahwa program sekolah gratis ini juga mencakup sekolah madrasah negeri dan swasta, baik MI, MTs, maupun MA. Hal ini mengingat mereka yang bersekolah di madrasah juga warga Jakarta yang berhak mendapatkan pendidikan,” kata Nabilah.

Baca juga: Begal di Medan Tewas Ditembak, Berusaha Rebut Pistol dan Lukai 2 Orang Polisi

Menurut dia, pelajar dari sekolah madrasah juga tidak bisa mendapatkan bantuan bea pendidikan dari Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari APBD melalui mekanisme hibah. 

Kata dia, jumlah madrasah negeri di Jakarta ada 86 madrasah negeri dan 744 madrasah swasta dengan jumlah 52.135 di negeri dan 148.262 di swasta.

“Sebagian dari mereka juga berasal dari kalangan menengah ke bawah,” ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Aspirasi Jarang Didengar Pemkot Depok, Gen Z Depok Mulai Vokal, Ini yang Mereka Inginkan

Selain itu, Fraksi PKS juga ingin memastikan bahwa dengan sekolah gratis, komponen bantuan pendidikan non Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tetap bisa diterima, oleh mereka yang dulunya mendapatkan KJP Plus.

Komponen bantuan itu seperti pembelian perlengkapan sekolah dan subsidi pangan.

“Selain itu, untuk mendukung pemerataan kesempatan pendidikan, Fraksi PKS memandang perlu dibangunnya SMP Negeri dan SMA Negeri di setiap kecamatan dengan tetap memperhatikan keberadaan sekolah swasta yang ada di kecamatan tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Warga Ciampea Inginkan Rudy Susmanto-Jaro Ade Pimpin Kabupaten Bogor, Ini Alasannya

Meski demikian, Fraksi PKS mengapresiasi belanja pendidikan dalam RAPBD 2025 yang mencapai angka Rp 18,48 triliun. 

Adapun total RAPBD 2025 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 91,1 triliun.