Buruh Bakal Demo di Pekan Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fokus Tuntut Omnibus Law Dicabut

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -- Pekan pertama kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan diwarnai unjuk rasa yang digelar hampir sepekan. 

Unjuk rasa yang akan diikuti ratusan ribu buruh itu menuntut penghapusan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dianggap merugikan buruh. 

Pengumuman rencana unjuk rasa itu disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers secara daring, pada Jumat (18/10/2024) seperti dimuat Tribunnews.com.

Diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi memerintah Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. 

Namun Said Iqbal menjamin di pekan awal pemerintahan tersebut, pihaknya akan menggelar unjuk rasa secara maraton. 

Baca juga: Demo Buruh Tuntut UU Cipta Kerja dan Outsourching Dihapus, di Bekasi Buruh Tutup Jalan

Aksi demo buruh itu akan dimulai dari tanggal 24 Oktober 2024 sampai 31 Oktober 2024, atau empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.

Aksi demonstrasi tersebut digerakkan oleh serikat, federasi dan konfederasi buruh di seluruh Indonesia yang tersebar di 350 kabupaten/kota dan 38 Provinsi.

"Mulai tanggal 24 sampai 31 Oktober 2024, selama seminggu akan diadakan unjuk rasa atau demonstrasi buruh, ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia, 38 provinsi dan sudah menyatakan kesediaan lebih dari 350 kabupaten/kota," kata Said Iqbal.

Said Iqbal menyebut, aksi demonstrasi serentak tersebut akan dimulai pada 24 Oktober 2024, di Istana Jakarta.

Dan akan digelar bergelombang di daerah-daerah lainnya seluruh Indonesia hingga 31 Oktober 2024.

"Aksi ini tiap daerah ada yang serempak ada yang bergelombang, misal tanggal 24 akan dimulai dari Jakarta di Istana, ribuan buruh akan turun di Istana  tanggal 24 Oktober," ucapnya.

Baca juga: Demo Buruh di Karawang, Tutup Akses Jalan Pantura Klari hingga GT Karawang Timur

"Tanggal 25 Oktober buruh Jawa Barat dan buruh Kepulauan Riau Batam khususnya, terus tanggal 26 kecuali Sabtu Minggu kecuali Sabtu Minggu sampai 27, 28, 29, 30, 31 Oktober, gelombang, ada yang serempak, ada yang bergelombang," imbuhnya.

Adapun, aksi tersebut menuntut dua hal. Pertama buruh meminta kenaikan upah 2025 sebesar 8 hingga 10 persen.

Tuntutan kedua, buruh menuntut pemerintahan yang baru untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Itulah dua isu yang akan disuarakan, selama aksi besar-besaran, ratusan ribu buruh seluruh Indonesia turun ke jalan dari tanggal 24 sampai 31 Oktober 2024 di 38 provinsi, dan lebih dari 350 kabupaten/kota," pungkasnya.