Kabupaten Bogor
Gelar Aksi Damai di Kemendagri, Genpar Minta Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu Dicopot
Ketum Genpar, Sambas Alamsyah, mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk meminta Kemendagri mengevaluasi kinerja Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu.
Penulis: Hironimus Rama | Editor: murtopo
Laporan wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar) Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Repbuplik Indonesia, Jakarta, pada Kamis (15/8/2024).
Ketua Umum Genpar, Sambas Alamsyah, mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk meminta Kemendagri mengevaluasi kinerja Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu.
"Kami meminta Kemendagri agar mengevaluasi kinerja Asmawa Tosepu dan mencopot atau menarik kembali sebagai Pj Bupati Bogor," kata Sambas di Cibinong. Jumat (16/8/2024).
Dia menjelaskan Asmawa harus dicopot karena sewenang-wenang dalam menunjuk kembali Haris Setiawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga.
Baca juga: Isu Gratifikasi Seks di Lingkungan Pemkab Bogor, Pengamat Minta Pj Bupati Bogor Usut Tuntas
"Haris Setiawan diperpanjang jabatannya sebagai Dirut Perumda Pasar Tohaga tanpa melalui seleksi. Ini  melanggar aturan tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.
Jika Haris Setiawan tetap dipaksakan diangkat kembali menjadi Dirut Perumda Pasar Tohaga, maka Genpar akan membongkar semua kebobrokan yang bersangkutan selama menjabat.
"Kalau Haris tetap dipaksakan menjadi Dirut, tidak apa-apa. Kita punya strategi lain karena masih banyak kebobrokan yang dilakukan Haris terkait managemen pasar yang belum selesai," tuturnya.
Sambas menegaskan jika tuntutan mencopot Asmawa itu tidak diindahkan dalam satu bulan kedepan, maka Genpar akan melakukan aksi serupa lebih besar lagi.
Baca juga: Tutup Jambore Apdesi, Pj. Bupati Bogor Minta Kepala Desa Jaga Integritas
"Jika tidak direspon oleh Kemendagri, kami akan melakukan aksi lebih besar lagi. Kami memberikan dead line sekitar satu bulan ini kepada Kemendagri," tegasnya.
Genpar meminta agar Kemendagri melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati Bogor sebelum masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2024.
"Kami minta Pj. Bupati Bogor ditarik kembali ke Kemendagri karena kinerjanya buruk dalam penentuan Dirut Perumda Pasar Tohaga," tandas Sambas.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.