3 Tuntutan Demo PPDB SMA di Balai Kota Depok, Massa Tuding Pj Gubernur Jabar Politisasi Pendidikan 

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pendidikan (FPP) Jawa Barat (Jabar) mengadakan aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Depok pada Kamis (18/7/2024).

Aksi tersebut digelar untuk memprotes pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA yang dinilai banyak persoalan.

Koordinator aksi, Kasno menjelaskan, setidaknya ada tiga tuntutan utama yang sedang diperjuangkan oleh FPP Jabar. 

1. Optimalisasi PPDB 

Pertama, massa menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang menangani PPDB tingkat SMA memberikan optimalisasi atau menambah kuota kursi.

“Kita menuntut kepada pemerintah Jawa Barat melalui pemerintah Kota Depok bahwa anak-anak yang belum sekolah harus sekolah,” kata Kasno.

“Entah apapun itu caranya, bahwa tahun-tahun sebelumnya ini tidak terjadi permasalahan seperti ini tapi dengan adanya pejabat baru atau PJ Gubernur Jawa Barat, ini terjadi permasalahan ini,” sambungnya.

Kasno menuding, PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mempolitisasi pendidikan karena membiarkan banyaknya calon peserta didik (CPD) tidak diterima di sekolah negeri.

“Namun yang lebih disayangkan adalah sepertinya PJ Jawa Barat melakukan pembiaran yang patut diduga disini ada unsur politis, seharusnya pendidikan tidak ditarik kepada unsur politis,” ujarnya.

“Kalau memang PJ ada permasalahan dengan Menteri Pendidikan, itu urusan mereka jangan kami ditarik-tarik ke unsur politis seperti itu,” sambungnya.

2, Wali Kota Diminta Memfasilitasi 

Selain itu, massa menuntut Wali Kota Depok Mohammad Idris memfasilitasi CPD yang tidak diterima di SMA negeri agar segera mendapatkan sekolah.

Meski wewenang SMA Negeri berada dibawah Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Idris diminta untuk mengkomunikasikannya.

“Yang kedua, kami minta kepada Bapak Wali Kota di akhir masa jabatannya ini untuk memfasilitasi warga masyarakat yang belum sekolah,” ujarnya.

3. Perbanyak SMA Negeri 

Kasno menilai, jumlah SMA Negeri yang minim juga menjadi faktor banyaknya anak-anak tidak diterima pada PPDB 2024.

Untuk itu, Wali Kota Depok dan DPRD diminta segera membuat surat usulan pembangunan SMA dan SMK Negeri.

“Jatuhnya (jumlah SMA negeri) dengan tingkat kelulusan SMP perlu jadi catatan,” pungkasnya. (m38)