Setelah PKL, Kini Giliran Vila dan Bangunan Tak Berizin di Puncak yang akan Ditertibkan Pemkab Bogor

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor baru saja menertibkan ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Cisarua pada Senin (24/6/2024).

Ratusan pedagang ini dipindahkan ke Rest Area Gunung Mas, Cisarua, agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Usai penertiban lapak PKL tersebut, warga dan sejumlah aktivis lingkungan hidup di Puncak meminta agar vila-vila dan bangunan liar di kawasan ini juga ditertibkan.

Terkait hal itu, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu berjanji akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

Baca juga: Sepi Pengunjung Jadi Alasan PKL di Kawasan Puncak Bogor Ogah Dipindahkan ke Rest Area Gunung Mas

"Saya sudah tugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera memeriksa izin," kata Asmawa saat ditemui di Cibinong, Selasa (26/6/2024).

Menurut dia, semua bangunan di kawasan Puncak harus mendapat izin dari Pemkab Bogor.

"Walaupun itu punya PT Perkebunan Nusantara (PTPN), izinnya kan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Silahkan dicek, kalau tidak ada izin nanti ditutup," tandas Asmawa.

Baca juga: PKL di Puncak Bogor Menolak Dipindah ke Rest Area Gunung Mas, Bentrok dengan Satpol PP

Didukung Pemprov Jawa Barat

Sementara Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengaku mendapat dukungan dari pemerinrah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Alhamdulilah, proses penataan PKL di kawasan rest area Puncak sudah selesai kemarin," Asmawa saat ditemui wartawan di Cibinong, Selasa (25/6/2024).

Walaupun ada sedikit dinamika, lanjut dia, hal itu biasa karena setiap kebijakan pasti selalu ada pro dan kontra.

"Alhamdulilah, kegiatan selesai dengan kondusif. Saya sudah lapor ke Pak Gubernur karena dia adalah wakil pemerintah pusat di daerah," ujarnya.

Baca juga: PKL Puncak Tolak Pindah ke Rest Area Gunung Mas, Ini Ultimatum dari Pemkab Bogor

Menurut Asmawa, Pj. Gubernur Jawa Barat memberikan dukungan untuk sama-sama menata kawasan Puncak.

"Wilayah Puncak ini merupakan icon wisata Jawa Barat. Beliau (Pj Gubernur Jabar) memberikan dukungan penuh," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor berjanji akan menata kembali jalur wisata Puncak setelah penertiban PKL pada Senin (24/6/2024) kemarin.

"Tadi kami sudah laporkan ke Pak Pj. Gubernur dan Pak Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) bahwa jalur Puncak membutuhkan PJU (Penerangan Jalan Umum) pedestrian dan taman di beberapa spot," papar Asmawa.

Baca juga: PKL di Puncak Bogor Menolak Dipindah ke Rest Area Gunung Mas, Bentrok dengan Satpol PP

Dia juga meminta agar lahan yang menjadi kewenangan BUMN segera ditata agar terlihat rapi.

"Kami targetkan hari Kamis (27/6/2024), lokasi bekas penertiban PKL sudah rapi sehingga wisatawan nyaman saat berkunjung ke Puncak pada Sabtu-Minggu ini," ucap Asmawa.

Asmawa sudah memerintahkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi terkait yang memiliki layanan mobile untuk membuka layanan di dalam Rest Area Gunung Mas.

"Kita harapkan dengan adanya layanan mobile ini, masyarakat bisa mengurus keperluannya di rest area sehingga makin ramai dan meningkatkan pendapatan pedagang," imbuhnya.

Pemkab Bogor akan membuka akses ke Gunung Mas melalui Rest Area Gunung Mas agar fasilitas ini makin ramai dikunjungi wisatawan.

"Hal-hal lain seperti retribusi dan sambungan air minum gratis sedang kita formalkan," ungkap Asmawa.

Sementara dari sisi pariwisata, Asmawa memerintahkan Dinas Pariwisata agar menggelar event-event di Rest Area Gunung Mas untuk meramaiakannya.

"Saya sudah perintahkan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata agar kawasan rest area ini tumbuh dan berkembang," tandas Asmawa.