Ketua Dewan Pakar PKS Depok M Idris Sebut Pendamping Imam Budi Hartono pada Pilkada 2024 Belum Final

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, TAPOS - Kandidat pendamping calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 masih berpotensi berubah.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pakar PKS Depok, Mohammad Idris.

Wali Kota Depok itu menilai, kandidat calon wakil wali kota masih cair dan terbuka.

“Pak Imam juga masih welcome kalau ada dari yang lain barangkali mau melamar,” kata Idris saat deklarasi dukungan untuk Imam di Tapos, Depok, Jawa Barat pada Selasa (14/5/2024) malam.

Baca juga: Dipimpin Wali Kota Idris, Dewan Pakar PKS Depok Ikrar Dukung Imam Budi Hartono pada Pilkada 2024

Idris menilai, jika ada tokoh yang ingin melakukan pendekatan politik kepada Imam menjadi hal yang sah.

Pasalnya, isu Imam yang disandingkan dengan kader partai Golkar Ririn Farabi Arafiq masih belum final.

“Kan Ririn juga belum final, itu kan masih dalam proses,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Pak Kiai itu juga menambahkan, koalisi PKS dan Golkar untuk mengusung pasangan Imam-Ririn belum final. 

Baca juga: Duet Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq pada Pilkada 2024 Depok Segera Terwujud

Ikrar Dukung Imam

Sebelumnya, Dewan Pakar PKS Depok mendeklarasikan dukungan 100 persen untuk Imam Budi Hartono pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Depok.

Pembacaan ikrar dukungan tersebut dilaksanakan di wilayah Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat pada Selasa (14/5/2024) malam

Dalam pelaksanaannya, deklarasi dukungan untuk Imam dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris selaku Ketua Dewan Pakar PKS Depok.

Menurut Idris, deklarasi dukungan ini sebagai bentuk komitmen untuk memenangkan Imam menjadi Wali Kota Depok penggantinya.

Baca juga: 4 Sosok Tokoh Muda Ini Jadi Figur Ideal Dampingi Imam Budi Hartono pada Pilkada 2024 Depok

"Ya dari dulu juga 100 persen gitu, saya ini adalah ketua dewan pakar, dewan pakar adalah komitmen dengan ad/art ya tentunya tadi namanya pimpinan dari sebuah lembaga institusi PKS harus mengikuti ya, mengikuti arahan-arahan dari pusat ya kalau enggak ya berarti komitmen itu harus dibatalkan,” kata Idris di lokasi.