Dedi Mulyadi Dilirik Gerindra Buat Maju di Pilgub Jabar 2024

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, jika kesiapan partainya dalam menghadapi Pilkada serentak di 2024 ini salah satunya untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar).

Hal itu disampaikan Muzani usai membuka Kontes Sapi APPSI yang memperebutkan piala MPR RI di Lapangan Benyamin Sueb, Pademangan Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2024).

“Orang yang disamping saya (Dedi Mulyadi) yang dilirik untuk Pilgub Jabar,” ucap Muzan

Diketahui, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum alias KPU untuk Pilkada 2024 di kantor KPU RI, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2024).

Baca juga: Pesan Terakhir Tarsum Sebelum Memutilasi Istrinya di Ciamis, Begini Kondisi Terkininya

Tito mengatakan, jika data itu diambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

"Kita menyerahkan DP4 untuk Pilkada tanggal 27 November 2024. Data ini diambil dari data Dukcapil Kemendagri. Sehingga salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah untuk menyiapkan data potensial pemilih ini," ujar Tito.

Selanjutnya Tito menjelaskan, jika total data penduduk potensial pemilih sebanyak 207.110.768 jiwa.

Dengan rincian kata dia, laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan wanita sejumlah 103.882.020 jiwa.

Baca juga: Imam Budi Hartono: Program Beasiswa untuk Pelajar Depok Dilanjutkan, Ini Sejarah Hardiknas

"Pertama tentunya yang punya hak pilih berdasarkan usia, 17 tahun pada tanggal 27 November nanti. Kedua, bukan anggota TNI/Polri, karena anggota TNI/Polri kan tidak memiliki hak pilih," kata Tito.

Kemudian Tito menyebut data itu bersifat dinamis, dan bisa saja berubah karena beberapa faktor.

"Artinya dipengaruhi oleh data pindah alamat, data kematian, yang masuk menjadi anggota TNI Polri otomatis tidak punya hak pilih," tutur Tito.

Baca juga: Kulit Sehat Tanpa Make Up, Perawatan Ini Tawarkan Proses Tanpa Rasa Sakit

Lebih lanjut, Tito pun meminta KPU agar melakukan validasi hingga sinkronisasi daftar pemilih terakhir (DPT).

Hal itu katanya, agar hak pilih setiap masyarakat dapat terdata dengan baik.

"KPU melakukan validasi, sinkronisasi berdasarkan basis data yang lain, DPT dan kami akan terus jalan juga bila ada perubahan. Sehingga pada waktu hari H kita harapkan semua yang memiliki hak pilih itu betul-betul mereka terdata," imbuhnya. (m32)