Parah! Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Kembali Diskors Gara-Gara Dewan Bolos

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG - DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, pada Kamis (15/6/2023).

Agenda rapat paripurna ini adalah
pengesahan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yaitu Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain itu, ada juga penyampaian pokok-pokok pikiran (Pokir) perubahan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2023.

Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Sekretaris Daerah Supian Suri dan sejumlah organisasi perangkat daefltah (OPD) dan perwakilan Forum Pimpinan Daerah Kota Depok.

Baca juga: Banyak Dewan Bolos Saat Paripurna di DPRD Kota Depok, Pengamat: Etika Hilang dan Etos Kerja Rendah

Pantauan TribunnewsDepok.com, rapat paripurna ini dimulai sekira pukul 14.45 WIB.

Namun rapat terpaksa diskors selama satu jam karena anggota dewan yang hadir tidak mencapai kuorum.

"Berdasarkan data presensi, anggota dewan yang hadir baru 30 orang dari total 50 orang," kata Ketua DPRD Kota Depok HTM Yusufsyah Putra saat membuka sidang di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Merasa Difitnah, Jusuf Hamka Masih Menunggu Permintaan Maaf dan Klarifikasi dari Stafsus Kemenkeu

"Kita membutuhkan 4 orang lagi agar rapat mencapai kuorum sesuai tata tertib," imbuhnya.

Politisi PKS yang akrab disapa Putra ini lalu meminta pendapat dari setiap fraksi apakah rapat dilanjutkan secara hybrid (online dan offline) atau diskors hingga kuorum.

Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP setuju dengan rapat hybrid dimana anggota yang tidak hadir secara fisik bisa mengikuti secara online.

Baca juga: Cabuli Balita, Lansia di Tangerang Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Namun sejumlah fraksi lainnya seperti Fraksi Partai Demokrat-PPP, Fraksi PAN, Fraksi PKB-PSI tidak setuju.

Sempat terjadi perdebatan panas terkait hal itu antara Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman dan Ketua Fraksi Demokrat-Pembangunan Edy Sitorus.

"Saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita jangan mencari alasan seolah-olah ada aturan yang bisa kita buat agar rapat ini berjalan. Dalam rapat ini kita akan mengambil suatu keputusan. Karena itu, rapat ini kita tunda dulu kalau memang faktanya tidak kuorum," kata Edy Sitorus.

Baca juga: Cerita Awal Mula Aldi Taher Diajak Gelar Konser Musik, Tiket Rp100 Juta Laku dalam Waktu Semenit 

Sementara Ikravany Hilman meminta agar rapat dilanjutkan dengan catatan empat anggota lainnya yang tidak hadir di ruang sidang bisa mengikuti secara virtual.

"Saya pikir sudah ada preseden sebelumnya bahwa kita bisa melakukan kegiatan rapat paripurna secara virtual saat Covid-19. Jadi saya pikir rapat tetap bisa dilanjutkan dengan empat anggota lainnya mengikuti secara virtual agar kuorum," tuturnya.