Gaji Aparatur Desa di Kabupaten Bogor Telat Tiga Bulan, Ini Kata Kadis PMD Renaldi Yushab Fiansyah

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Gaji ribuan perangkat desa di Kabupaten Bogor sudah tiga bulan terakhir belum dibayar.

Hal ini disebabkan karena anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) belum dicairkan hingga saat ini.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan keterlambatan pencairan anggaran DD dan ADD ini disebabkan karena harus menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemendagri.

"Ada perbedaan ketika kepemimpinan dipegang oleh Bupati dengan Plt. Bupati. Setiap Perbup yang dikeluarkan oleh Plt Bupati memerlukan rekomendasi dari Provinsi dan Kemendagri," kata Renaldi di Cibinong, Selasa (28/3/2023).

Menurut dia, rekomendasi dari Provinsi dan ini Kemendagri sebenarnyavtidak menjadi soal karena hanya ingin mengkomparasi ADD tahun lalu dan tahun ini.

“Mungkin dari sisi pengawasan saja, supaya misalnya ada kesamaan kebijakannya masih linier dengan kebijakan pusat, itu aja,” ucap Renaldi.

Dia memastikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) akan cair pekan depan.

"Besok tim yang memonitor Peraturan Bupati (Perbup) terkait DD dan ADD akan menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pencairan anggaran tersebut," jelasnya.

Dia berharap informasi terkait pencairan anggaran desa ini segera mendapatkan kepastian.

“Kita menunggu sama-sama besok hasil yang diperoleh dari tim kita yang ke Kemendagri. Mudah-mudahan ada informasi yang pasti. Insyaallah minggu depan ada kepastian (Pencairan DD dan ADD),” tuturnya.

Renaldi mengaku sudah menyampaikan kepada kepala desa  setiap progres yang sudah dijalankan sejauh ini.

"Barusan kita sudah komunikasi dengan beberapa teman kepala Desa yang ada di Barat ataupun Timur, setiap progres sudah kita share,” tambah Renaldi.

ADD dan DD tahun 2023, lanjut dia, mengalami kenaikan dari 2022 lalu.

"Tahun lalu Rp 260 Miliar, kini biasa mencapai Rp 300 Miliar. Dana ini digunakan untuk penurunan angka stunting. Jadi ada penambahan operasional Posyandu dan Kader Posyandu," tandas Renaldi.