Tingkatkan Nilai Ekonomis Lahan, Pemkab Bogor Targetkan Sertifikat 26.000 Bidang Tanah pada 2023

Tayang: Jumat, 10 Februari 2023 20:00 WIB

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Vini Rizki Amelia

Tingkatkan Nilai Ekonomis Lahan, Pemkab Bogor Targetkan Sertifikat 26.000 Bidang Tanah pada 2023

TribunnewsDepok.com/Hironimus Rama

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin (kedua dari kanan) dalam rapat persiapan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung) tahun 2023 di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (10/2/2023).

Baca Selanjutnya:

Terinspirasi Sosok Meutya Hafid Film Lyora Diluncurkan, Anton Sukartono: Cermin Perjuangan Perempuan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kantor BPN/ATR Kabupaten Bogor menggelar rapat persiapan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung) tahun 2023 di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (10/2/2023).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Yan Septedyas, Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), jajaran Camat, Lurah, dan Kepala Desa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan rapat ini membahas mengenai persiapan PTSL yang akan berlaku di Kabupaten Bogor.

"Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan sandang, pangan, dan papan," kata Burhanudin, Jumat (10/2/2023).

Dia menjelaskan program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018.

"Program PTSL harus dilaksanakan karena menyangkut hak rakyat, jadi PTSL harus disukseskan," ucapnya.

Dengan program ini, lanjut Burhanudin, nilai ekonomis lahan meningkat.

"Jadi sertifikat itu memiliki jaminan yang tinggi bagi pemiliknya, menekan terjadinya sengketa lahan, dan dengan adanya sertifikat tersebut membuat aman pemilik lahan,” jelasnya.

Burhanudin menambahkan, manfaat PTSL untuk masyarakat adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum dengan cara memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum mengenai subjek, objek, dan hak atas tanah.

“PTSL merupakan program pemerintah yang diamanatkan dalam undang-undang. Pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi pada program PTSL ini. Kami berharap, adanya sertifikat membuat masyarakat menjadi makmur,” tambah Burhanudin.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, menambahkan tahun 2023 ini Pemkab Bogor menargetkan 26.000 bidang tanah dalam program PTSL.

"Kita targetkan 26.000 bidang tanah untuk PTSL 2023. Kalau anggaran memungkinkan, kita ingin program ini bisa mencapai 40.000 bidang tanah yang disertifikat," papar Eko.

Kabupaten Bogor menargetkan 2 juta bidang tanah ini masuk dalam program PTSL ini.

Saat ini baru sekitar 7.000 bidang tanah yang telah disertipikat melalui program ini.

"Idealnya 210.000 bidang tanah masyk program PTSL setiap tahun. Tetapi kita terbentur keterbatasan dana," tuturnya.

"Anggaran PTSL dari pusat masih di BPN. Tetapi anggaran daerah untuk program PTSL ini sebesar Rp 4,6 miliar untuk Kantor Pertanahan Bogor I dan Rp 4 miliar untuk Kantor Pertanahan Bogor 2," ucap Eko.

Dia meminta kepada desa-desa yang masuk penlok (penentuan lokasi) program PTSL ini agar memanfaatkan program ini dengan baik.

"Kami menghimbau desa-desa yang masuk penlok 2023 agar memanfaatkan program ini secara maksimal karena masih banyak warga desa lain yang ingin tanahnya diseripikat," tandas Eko.

Sumber: TribunnewsDepok.com