Breaking News:

Mahasiswa UI

Mahasiswa S3 FIA UI Sebut Tata Kelola Pemerintah Gagal Bila Tak Mampu Selesaikan Persoalan Publik

Tata kelola pemerintah gagal bila tak mampu selesaikan persoalan publik. Hal itu disampaikan mahasiswa S3 FIA UI Suhartono.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Humas dan KIP UI
Mahasiswa S3 FIA UI Sebut Tata Kelola Pemerintah Gagal Bila Tak Mampu Selesaikan Persoalan Publik 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Mahasiswa S3 FIA UI sebut tata kelola pemerintah gagal bila tak mampu selesaikan persoalan publik.

Fragmentasi proses pemerintahan dalam menghasilkan dokumen perencanaan dan adaptasinya terhadap kompleksitas, diversitas, dan dinamika masyarakat menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia bahkan sejak masa Reformasi.

Persoalan fragmentasi membawa dampak signifikan.

Baca juga: Prodi S2 Ilmu Kimia Raih Akreditasi Internasional RSC, Ini Harapan Dekan FMIPA Universitas Indonesia

Sebagaimana fakta dari Bappenas (2013), ada deviasi rata-rata 29,4 persen antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

Deviasi ini memperburuk kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah.  

Suhartono, S.IP., M.PP., mahasiswa Program Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia (FIA UI), menyebutkan perlunya peninjauan ulang atas tata kelola proses perencanaan dan penganggaran agar dapat direkonstruksi.

Hal ini karena tata kelola dikatakan gagal jika tidak mampu menyelesaikan persoalan publik yang membutuhkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintahan.  

Baca juga: FMIPA Universitas Indonesia Ciptakan Pendeteksi Longsor Jarak Jauh Berbasis Internet of Things

Dengan konsep governance yang dikembangkan Koiman (1993), Suhartono menemukan bahwa faktor penyebab fragmentasi tata kelola proses perencanaan dan penganggaran bersumber pada perbedaan orientasi antara UU 17/2003 dan UU 25/2004.

UU 17/2003 berorientasi pada alur reformasi manajemen keuangan negara agar disiplin terhadap keterbatasan fiskal serta dapat memperkuat pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Sementara itu, UU 25/2004 berorientasi menjaga kesinambungan pembangunan dengan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam konstitusi hasil amandemen.  

Selain itu, ada faktor determinan dari keterpisahan pengaturan yang meliputi aspek lingkungan, orientasi, dan proses.

Dari ketiga aspek tersebut, aspek lingkungan berupa rivalitas kelembagaan antara Bappenas dan Kemenkeu lebih mendorong terjadinya pemisahan dibandingkan dengan pengaruh eksternal lembaga internasional yang mendorong integrasi keduanya.  

Berkaitan dengan interaksi eksekutif-legislatif dan masyarakat, hubungan transparansi dan akuntabilitas hanya terjadi dalam konteks eksekutif dan legislatif, namun kurang di masyarakat.

Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran lebih lemah daripada praktik di beberapa negara.

Kondisi ini mendukung pola interaksi yang distortif terhadap anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan atau produk barang publik di atas kepentingan kelompok atau pribadi yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.  

Halaman
12

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved