Cegah Konflik Pemilu, KPU Kabupaten Bogor Minta PPK dan PPS Hindari Konflik Kepentingan

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Pemilu 2024 yang akan memilih DPR, DPRD I, DPRD II, DPD dan Presiden akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024.

Menjelang pesta demokrasi lima tahunan ini, suasana politik di Indonesia sudah mulai memanas.

Panasnya persaingan merebut kursi kekuasaan di legislatif (DPRDdan eksekutif terkadang membuat hubungan keluarga atau tetangga menjadi tidak harmonis.

Lalu, apa yang dilakukan KPU Kabupaten Bogor menyikapi hal ini?

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni mengatakan pihaknya berusaha meredam terjadinya konflik dengan menyelenggarakan Pemilu secara jujur dan adil.

"Setiap kelembagaan KPU itu adalah melayani, baik pemilih maupun peserta. Kami selalu tekankan bahwa integritas, profesional dan 12 asas penyelenggaraan pemilu perlu ditanamkan ke teman-teman penyelenggara di lapangan," kata Ummi dalam wawancara eksklusif dengan TribunnewsDepok.com beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan KPU Kabupaten Bogor mempunyai badan ad hoc berupa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 40 kecamatan.

"Jumlah PPK kita 200 orang. Lalu kita punya 1305 orang PPS (Panitia Pemungutan Suara) di 435 desa/kelurahan," ujarnya.

Tak hanya itu, masih ada badan ad hoc di tingkat terbawah yaitu KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) ada 135.000 orang.

Baca juga: Ini Upaya KPU Kabupaten Bogor untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih Milenial

"Total penyelenggara ad hoc kita 152.000 orang," papar Ummi.

Ummi meminta kepada para petugas ad hoc Pemilu 2024 ini agar menghindari konflik kepentingan agar tidak menimbulkan gesekan di masyarakat

"Waktu pembekalan kemarin, kami  tekankan kepada para PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) bahwa Pemilu merupakan arena konflik yang dilegalkan," tutur Ummi.

Karena itu, lanjut dia, teman-teman penyelenggara adalah manager konfliknya.

Baca juga: KPU Kabupaten Bogor Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Mengenai Bahaya Politik Uang

"Kita harus bisa mengelola (manage) itu, bukan menjadi part of conflict dalam setiap kontestan," imbuh Ummi.