Politisi PKS DKI Jakarta Tanggapi Positif Penerapan Jalan Berbayar, Ini Alasannya
menurut Taufik, fasilitas kendaraan umum harus benar-benar ditambah, khususnya di jalan-jalan tersebut
Penulis: Leonardus Wical Zelena Arga | Editor: Vini Rizki Amelia
lihat foto
Warta Kota
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (13/11/2022)
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, GAMBIR - Penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricinf (ERP) ditanggapi positif oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli.
Menurutnya, ERP bisa menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang menjadi momok Ibu Kota Negara ini.
"Itu kan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan memanfaatkan teknologi," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Sabtu (14/1/2023).
Taufik menjelaskan pada prinsipnya nanti jalan-jalan yang macet akan dikurangi (penggunanya) dengan menerapkan pembayaran secara elektronik.
Terutama di jalan yang memang terkenal sangat padat dilalui kendaraan. Sehingga diharapkan dengan ERP ini nantinya hal tersebut bisa teratasi.
Namun demikian menurut Taufik, fasilitas kendaraan umum harus benar-benar ditambah, khususnya di jalan-jalan tersebut.
Sehingga masyarakat yang memang keberatan dengan penerapan ERP, dapat memanfaatkan kendaraan umum seperti contohnya bus Transjakarta.
"Jadi di jalan-jalan yang memang nanti diterapkan ERP itu harus tersedia fasilitas kendaraan umum yang bagus," ucap Taufik.
Ia mencontohkan misalnya dapat dilewati oleh bus Transjakarta, atau mungkin ada Mass Rapid Transit (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT).
"Memang sebenarnya gini, prinsipnya juga mengurangi kemacetan itu caranya dengan memindahkan sebagian besar warga dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," kata Taufik.
Penerapan ERP juga dianggap Taufik menjadi strategi yang menarik agar masyarakat ibu kota dapat beralih ke kendaraan umum.
Terkait wacana tarif ERP Rp 5.000 hingga Rp 19.000, menurut Taufik, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta harus ada kajian ilmiahnya terlebih dahulu.
Taufik mengimbau Dishub agar tidak terlalu cepat mengambil keputusan terkait dengan tarif ERP.
"Kalau Kepala Dishub langsung memutuskan, terlalu cepat itu. Harus dibicarakan lagi di DPRD," jelas Taufik.
Hingga saat ini, progres ERP masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang didiskusikan.
Taufik pun memastikan bahwa tahapannya masih panjang, dan ia tidak mau DPRD juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlalu tergesa-gesa menetapkan ERP. (m36)
Berita Terkait
Baca Juga
| Cerobong Asap Restoran Terbakar di Cakung, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 20 Juta |
|
|---|
| Oknum Wartawan Pelaku Pemerasan di Leuwiliang Bogor Ditetapkan Jadi Tersangka |
|
|---|
| Promo Akhir Pekan Ini di Depok, Koi Margo City Tawarkan Medium Combo dan Gelato Combo |
|
|---|
| Cerita Perjalanan Eksistensi Tapol Perempuan G30S - 1956 yang Diungkap Mahasiswa S3 FIB UI |
|
|---|
| Promo Akhir Pekan Ini di Depok, Ace Hardware Tawarkan Hingga 70 Persen, Berakhir Besok |
|
|---|
![[FULL] Citra Kabinet Prabowo Tercoreng Ulah Ebenezer, Pakar Peringatkan RI Resiko 'Angkut' Relawan](https://img.youtube.com/vi/tp44gIVjStk/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.