Bikin Gebrakan Setelah Anies, Pj Gubernur DKI Gandeng BKPM Akselerasi Perizinan-Tingkatkan Investasi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sepakat membentuk tim kecil untuk mengakselerasi perizinan di Ibu Kota.

Langkah ini dilakukan untuk merangsang investor menanamkan sahamnya di Jakarta, sehingga menciptakan iklim perekonomian yang baik.

Gebrakan setelah kepemimpinan Anies Baswedan itu dilakukan antara Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait peningkatan percepatan investasi.

Mulai dari kemudahan dalam berusaha dan percepatan perizinan yang semuanya diproses melalui Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Kami sudah bersepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka mengurai apa-apa yang bisa kami lakukan dalam rangka membantu dunia usaha DKI Jakarta,” kata Bahlil saat menemui Heru di Balai Kota DKI pada Selasa (3/1/2023).

Bahlil mengatakan, upaya ini merupakan hal yang mendesak karena mengingat perekonomian global diprediksi menurun pada 2023 ini.

Salah satu indikatornya adalah perang Ukraina dan Rusia yang tidak kunjung selesai, kemudian adanya geopolitik atau ketegangan antara Tiongkok dengan Taiwan.

“Saya pikir ini yang harus kami lakukan karena kalau tidak dikembangkan, dengan melakukan percepatan-percepatan penciptaan lapangan pekerjaan itu akan terhambat. Jadi kami tak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Baca juga: Ditipu Sahabatnya Sendiri, Mpok Alpa Kehilangan Uang Rp 1,3 Miliar hingga Nyaris Cerai dengan Suami

Baca juga: Desa Rawakalong Peringati Hari Jadi ke-80 Tahun, Ini Harapan Kades Wardi Untuk Pembangunan

Meski terdapat ancaman resesi 2023, namun Bahlil optimistis Indonesia mampu melewatinya.

Para menteri dan kepala daerah katanya harus kompak dalam melakukan berbagai upaya percepatan dan peningkatan ekonomi.

“Syaratnya cuma satu, kami kerja dan pak gubernur kerja, kemudian menteri-menteri kerja baik, itu sudah bagus, tapi kalo stabilitas tidak kami jaga, bukan tidak menutup kemungkinan nasib kita akan sama dengan negara-negara lain (terpuruk),” ungkapnya.

Dia mencontohkan, negara Inggris yang ekonominya sempat terguncang sejak pergantian kepemimpinan yang singkat antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ke Liz Truss.

Saat itu, Truss membuat kebijakan dengan menurunkan pajak demi menggaet konsumsi dalam negeri.

“Tetapi ternyata ditanggapi negatif oleh pasar keuangan, dan sampai hari ini untuk bisa pulih seperti awal itu masih dalam kondisi berjuang. Artinya Indonesia harus hati-hati, belajar pengalaman dari sana, dan dari negara-negara pasien dari IMF (International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional) dan 16 negara sudah menjadi pasien dan 28 negara lain itu masih dalam antrean IMF,” jelas Bahlil.

Baca juga: Desa Rawakalong Peringati Hari Jadi ke-80 Tahun, Ini Harapan Kades Wardi Untuk Pembangunan

Baca juga: Wali Kota Depok Lakukan Revisi Perda Pemilik Mobil Tanpa Garasi

Sementara itu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, untuk merealisasikan percepatan perizinan, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan tim.

Nantinya tim akan merumuskan percepatan tersebut, yakni dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

“Kami di DKI Jakarta itu sampai ke Kelurahan dan Kecamatan. Maka dari itu, (semuanya) perlu sinkronisasi. Tadi Pak Menteri (mengusulkan) untuk membuat tim secara sederhana saja, satu atau dua (orang staf),” ujar Heru.

“Selanjutnya, ini akan menyeluruh dalam pembahasan tata ruang. Detail (tata ruang) akan kami kirim ke Pak Menteri Investasi, supaya semuanya bisa dikoordinasikan,” lanjut Heru yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden RI ini.

Baca Berita Tribunnewsdepok.com lainnya di Google News