Partai Buruh Sebut Buruh Akan Tetap Miskin Jika UMP 2023 Hanya Naik 5,6 Persen

Said menjelaskan perhitungan pengeluaran masyarakat. Untuk membayar sewa rumah sudah ada di angka Rp 900.000 per bulan

Wartakotalive.com/Desy Selviany
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022). 
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Partai Buruh menentang keras keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau setara dengan Rp 4,9 juta.
"Kenaikan UMP DKI 5,6 persen, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di Jakarta," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal berdasarkan keterangannya, Senin (28/11/2022).
Said menjelaskan perhitungan pengeluaran masyarakat. Untuk membayar sewa rumah sudah ada di angka Rp 900.000 per bulan.
Lalu, pengeluaran untuk transportasi dari rumah ke tempat kerja (pulang pergi). Kemudian, saat hari libur bersosialisasi dengan saudara.
Ia memperkirakan, hal tersebut dibutuhkan pengeluaran sebesar Rp 900.000 per bulan juga.
"Kemudian untuk makan di warteg tiga kali sehari dengan anggaran Rp 40.000. Dalam sebulan menghabiskan Rp 1,2 juta untuk makan," ucap Said.
Lebih lanjut, terdapat biaya listrik Rp 400.000 dan biaya komunikasi Rp 300.000 per bulan.
Sehingga total pengeluaran kasar buruh dalam sebulan Rp 3,7 juta.
"Jika upah buruh Rp 4,9 juta lalu dikurangi Rp 3,7 juta, sisanya hanya Rp 1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warta, dan berbagai kebutuhan lain?" Kata Said mempertanyakan.
Said menegaskan dengan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,6 persen, buruh akan tetap miskin.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 naik sebesar 5,6 persen.
Persentase tersebut setara dengan angka UMP yang pada tahun depan naik menjadi Rp 4,9 juta.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah usai rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).
"Penetapan UMP 2023 tersebut sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023," ujar Andri.
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved