Demo Buruh di Balai Kota, Tuntut Pemprov DKI Jakarta Tak Gunakan PP 36/2021 Untuk UMP 2023

Bahkan puluhan pabrik akan stop produksi, jika pemerintah dan pengusahaa memaksakan kenaikan UMP tidak mencapai 13 persen.

Baca juga: Pernik Piala Dunia 2022 Qatar, Tingkat Kriminal Minim, Parkir Mobil Tidak di Kunci Tetap Aman

“Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015 ” katanya. 

Menurutnya, dasar pertama penetapan UMP/UMK adalah menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Di mana kenaikan upah minimum besarnya dihitung dari nilai inflansi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Siswa SDN Pondok Cina 1 Depok Tetap Semangat Belajar Meski di Tempat Baru

Sedangkan dasar hukum kedua, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Permenaker khusus untuk menetapan UMP/UMK Tahun 2023.

Kemudian alasan kedua PP 36/2021 tidak bisa digunakan, akibat kenaikan harga BBM dan upah tidak naik tidak tahun berturut-turut, menyebabkan daya beli buruh turun 30 persen.

“Oleh karena itu, daya beli buruh yang turun tersebut harus dinaikkan dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (faf)