DPRD Kota Bogor
Kafe Tak Berizin, Komisi I DPRD Kota Bogor Keluarkan 6 Rekomendasi yang Harus Dijalani Pemkot Bogor
Komisi I DPRD Kota Bogor keluarkan 6 rekomendasi yang harus dijalani Pemkot Bogor terkait kafe dan restoran yang tak berizin.
Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
lihat foto
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi, mengungkapkan untuk kafe Bajawa Flores, saat ini belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
PBG sendiri merupakan pengganti kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dihapus.
“Belum ada (PBG), karena mereka (Kafe Bajawa Flores, red) masih mengurus KRK (Keterangan Rencana Kota, red), yaitu salah satu syarat dasar menuju PBG,” kata Chusnul.
“Dari KRK, ada site plan. Sebelum site plan itu mereka harus bikin Amdal Lalin, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), jadi masih panjang,” imbuhnya.
Setelah ada site plan, kata dia, baru bisa masuk ke pengurusan PBG dan baru bisa beroperasi. Ia menegaskan bahwa kafe Bajawa Flores baru menyelesaikan KRK per 23 September lalu.
