Posko Pengaduan Diserbu Warga, PSI Buktikan Kebijakan Jokowi-Ahok Lebih Diminati Dibanding Anies

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Posko pengaduan inisiasi Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di Pandapa Balai Kota DKI Jakarta diserbu warga pasca dibuka Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Hal tersebut dinilai PSI menjadi bukti kebijakan Jokowi-Ahok lebih diminati dibandingkan era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengapresiasi, dibukanya kembali layanan aduan masyarakat di meja Balai Kota sejak masa jabatan Pj Gubernur, Heru Budi Hartono pada Senin (17/10/2022) lalu.

Kata dia, layanan tatap muka ini sangat diminati masyarakat, karena mereka dapat interaksi langsung dengan pejabat pemerintahan.

Layanan tersebut katanya berbeda dengan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) besutan Anies.

Walaupun diketahui aplikasi itu memudahkan warga melapor, sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor pemerintahan.

“Layanan tatap muka lebih digandrungi masyarakat karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan pejabat terkait sehingga jadi lebih informatif juga,” kata Anggara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Hal itu diungkapkan Anggara untuk menanggapi kritik sebagian pihak yang menilai meja pengaduan tak dibutuhkan karena sudah ada kanal JAKI. Dia meminta agar kedua layanan itu tidak perlu dibandingkan karena untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Ibnu Jamil Merasa Terhormat Bisa Bawakan Program Piala Dunia 2022 Qatar di Televisi

Baca juga: Jadi Sportscaster Piala Dunia 2022 Qatar, Ibnu Jamil Ngaku Terhormat : Bangga dan Seneng Banget

“Kita justru harus buka seluas-luasnya alternatif mengadukan permasalahannya. Kanal pengaduan online itu baik, tapi harus diakui ada yang masalahnya kompleks sehingga merasa lebih baik mengadu langsung. Ini masalah alternatif saja,” jelas Anggara.

Dia menekankan kecepatan respons dan penyelesaian masalah menjadi hal terpenting dalam sistem pengaduan.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus menindaklanjuti dan menyelesaikan aduan yang disampaikan warganya.

“Mau lewat manapun pengaduannya, yang paling penting kan bagaimana tingkat responsif dari jajaran Pemprov DKI dalam tindaklanjut. Saya harap saat alternatif sudah banyak, jadi kita perhatikan juga kualitas penanganannya,” ungkapnya.