Pengusaha Minta Presiden Jokowi Tunjuk Pj Gubernur DKI yang Tak Neko-neko dan Pro Dunia Usaha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, MENTENG - Para pengusaha di Ibu Kota meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang pro terhadap bisnis dan dunia usaha.

Hal ini berkaca pada status Jakarta yang masih menyandang status Ibu Kota Negara (IKN), dan dikenal sebagai pusat ekonomi dan keuangan.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, Jakarta membutuhkan Pj Gubernur yang mengenal dan mengerti karakteristik Jakarta, sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan.

Apalagi, kata dia, kebijakan yang bisa menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

“Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis maka pelaku usaha berharap agar Presiden dalam menunjuk Pj Gubernur adalah sosok yang mumpuni yang memahami karakteristik kota Jakarta sebagai kota jasa,” kata Sarman.

Hal itu dikatakan Sarman saat membuka focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Pj Gubernur DKI Jakarta Harapan Pelaku Usaha’ di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Hasil diskusi ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi sebagai rekomendasi pelaku usaha atas pemilihan Pj Gubernur DKI Jakarta

Sarman mengatakan, Jakarta memiliki kontribusi yang sangat besar untuk negara di berbagai sektor.

Untuk sektor keuangan, Jakarta memegang peranan penting karena nilai kreditnya mencapai 29 persen dari kredit nasional, simpanan masyarakat 49 persen dari tingkat nasional.

Baca juga: Tangani Bencana Pergeseran Tanah di Bojong Koneng, DPRD Dorong Pemkab Bogor Percepat Salurkan BTT

Baca juga: Waspada Pohon Tumbang, Ada 162 Pohon Berstatus Rawan di Kota Bogor

“Selain itu transaksi non tunai mencapai 40 persen dari total transaksi sebesar Rp 7.361 triliun. Kota Jakarta juga menjadi epicentrum industri manufaktur nasional mengingat banyaknya industri di sejumlah wilayah Jakarta maupun daerah penyangga,” ujar Sarman.

Menurut dia, figur Pj Gubernur memang harus berpengalaman memimpin birokrasi dan memiliki jaringan yang baik di internal maupun di eksternal.

Di sisi lain, Pj Gubernur juga mampu mendalami profil ekonomi Jakarta yang memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendorong berbagai sektor usaha tumbuh produktif. 

Terlebih dalam proses pemulihan ekonomi di DKI Jakarta, sangat dibutuhkan situasi Jakarta yang kondusif, aman dan tenang sehingga tidak mengganggu psikologi pelaku usaha,” jelasnya.

Sarman menambahkan, para pelaku usaha juga diharapkan mampu menciptakan suasana politik yang sejuk.

Dengan begitu, berbagai sektor usaha dan jasa di Jakarta dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya kegaduhan.