Harga BBM Naik

Terima Pendemo yang Menolak Harga BBM Naik, F-PKS DPRD Depok: Kami Bersama Warga Depok

Kenaikan harga BBM dianggap F-PKS DPRD Kota Depok tak sejalan dengan cita-cita bangsa seperti yang tertera dalam UUD 45

TribunnewsDepok.com/dok. F-PKS DPRD Depok
anggota Komisi D DPRD Kota Depok F-PKS Ade Firmansyah (peci merah) menerima surat pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) yang diwakili Pardong untuk menolak harga BBM naik di Ruang Bamus, Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Senin (12/9/2022). 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG - Sejumlah anggota DPRD Kota Depok menerima pendemo yang menyuarakan mengenai penolakan terhadap harga BBM naik di Ruang Bamus, Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Kota Depok, Senin (12/9/2022).

Anggota dewan tersebut diantaranya dari Fraksi PKS yang diwakili Ade Firmansyah, Imam Musanto, dan T. Farida Rachmayanti.

Sementara di luar F-PKS ada Fraksi PKB yang diwakili Babai Suhaimi, serta Fraksi Gerindra diwakili Reinova Serry Donie.

Anggota Komisi A yang membidangi Pemerintahan, T. Farida Rachmayanti mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Aliansia Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) atas pernyataan sikap yang menolak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Fraksi PKS Depok Desak Pimpinan DPRD Layangkan Surat Pembatalan Harga BBM Naik ke Pemerintah

“Karena telah mengawal (aspirasi rakyat). Ini sebuah mekanismen penyeimbang yang sangat baik yang perlu kita jaga bersama,” kata Farida kepada perwakilan pendemo di Ruang Bamus, Senin (12/9/2022).

Pengawalan tersebut dikatakan Farida sebagai bagian dari melawan hukum alam, sebab, dengan harga BBM naik maka akan turut memicu kenaikan sejumlah harga utamanya bahan pokok dan transportasi.

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan pula dokumen berupa pernyataan sikap AMDB yang menolak kenaikan harga BBM yang tertulis dan diserahkan dalam bentuk sebuah map besar.

Baca juga: Bantu Pengemudi Ojol, Fraksi PKS DPRD Kota Depok Siapkan Program Sedekah Bensin dan Ambulans

“Kami akan menyuarakan apa yang telah bapak-bapak (pendemo) lakukan ke Pemerintah Pusat melalui Fraksi PKS yang ada di DPR RI. Kami akan terus menyuarakan sampai benar-benar harapan bapak terwujud,” tandasnya.

Sikap penolakan PKS di seluruh penjuru negeri dikatakan Farida sebagai upaya untuk tetap mengawal cita-cita besar bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 45 agar tidak berbelok.

Bahwa merujuk pada UUD 45, lanjut Farida, tugas negara adalah melindungi segenap warga Indonesia dan memajukan kesejahteraan bangsa.

“Kebijakan ini Sudah tidak sejalan dengan tujuan kita berbangsa, sebagai upaya kita bersama untuk menjaga kesejahteraan bangsa kita, sehingga tidak ada lagi anak bangsa yang putus sekolah,” tegasnya.

Baca juga: Protes Harga BBM Naik, Fraksi PKS DPR RI Walk Out Saat Sidang Paripurna dan Bentangkan Tulisan Ini

Dengan kenaikan harga BBM, dikatakan Farida kontradiksi atau berbenturan dengan program Kota Depok yang saat ini tengah melakukan pencegahan stunting atau masalah tumbuh kembang anak.

Tak hanya itu, Farida juga turut membahas bagaimana saa ini para kader Posyandu tengah mencoba melakukan pemenuhan gizi terhadap anak-anak Kota Depok.

“Kalau pun ada BLT, tidak menuntaskan masalah. Tidak ada pilihan lain selain mengembalikan ke harga awal. Kami bersama warga Depok,” ujar Farida.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved