Harga BBM Naik

Fraksi PKS Depok Desak Pimpinan DPRD Layangkan Surat Pembatalan Harga BBM Naik ke Pemerintah

desak pimpinan DPRD layangkan surat pembatalan harga BBM naik ke Pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Depok, Hafid Nasir.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
@hafidnasir123
Fraksi PKS Depok Desak Pimpinan DPRD Layangkan Surat Pembatalan Harga BBM Naik ke Pemerintah 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Fraksi PKS Depok desak pimpinan DPRD layangkan surat pembatalan harga BBM naik ke Pemerintah.

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menaikan harga BBM, Jumat pekan lalu. Pengumuman harga BBM naik dilakukan secara mendadak.

Diumumlkan bahwa harga Pertalite subsidi dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Baca juga: PKS Depok Farida Rachmayanti Sebut Harga BBM Naik Siap-siap Angka Stunting Melonjak

Kemudian harga solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Lalu, harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Harga BBM naik tentunya berdampak langsung kepada masyarakat. Mulai dari harga kebutuhan pokok naik, hingga gaji buruh yang tak mengikuti kenaikan harga BBM.

Hal tersebut juga dirasakan warga Kota Depok.

"Pemerintah kok doyannya naikkan harga BBM. Selama pemerintahan Jokowi harga BBM naik itu sering. Dampaknya kemana-mana bagi warga berkantong pas-pasan. Yang punya duit banyak mah gak kerasa," kata Dulloh, warga Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Selasa (6/9/2022).

Dampak langsung yang dirasakan warga Depok akibat harga BBM naik mendapat respon segera dari Fraksi PKS DPRD Kota Depok.

Ketua Fraksi DPRD Kota Depok, Hafid Nasir, mengatakan, Fraksi PKS telah menerima banyak keluhan dari warga Depok dari dampak buruk kenaikan harga BBM.

Sebab itu, Fraksi PKS secara resmi telah mendesak pimpinan DPRD Kota Depok untuk melayangkan surat ke Pemerintah untuk membatalkan keputusan menaikkan harga BBM.

"Warga lagi susah diterpa pandemi dan mulai bangkit, ini ditimpa lagi masalah berat dengan naiknya harga BBM. Makanya kami desak pimpinan DPRD untuk segera melayangkan surat ke Pemerintah," tandas Hafid Nasir.

Baca juga: Jaring Kalangan Muda, PKS Depok Optimis Menangkan Pemilu 2024 Mendatang

Menurut Hafid Nasir, harga BBM naik membuat harga kebutuhan pokok naik. Sementara tidak ada kebijakan dari Pemerintah untuk menaikkan gaji para buruh atau karyawan.

Bahkan, yang merasakan langsung perihnya kenaikan harga BBM adalah warga Depok pada golongan ke bawah. Begitu juga para driver ojek online.

"Keputusan pemerintah tidak berpihak kepada warga kecil walaupun BLT akan disalurkan. Kami meminta Pemerintah membatalkan keputusan naiknya harga BBM," papar Hafid.

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved