PSI Kritisi Langkah Pemprov DKI yang Tak Maksimalkan Penyerapan Dana PEN

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengkritisi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program PEN sebesar Rp 6,3 triliun.

August mengatakan, duit sebanyak Rp 2,6 triliun digunakan untuk pengendalian banjir, layanan air minum, infrastruktur transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah.

Sementara untuk pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp 3,7 triliun untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) dan pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium (JIS).

“Dari anggaran tersebut, kami menemukan tidak maksimalnya penggunaan dana untuk Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir yang baru terealisasi 87,74 persen, infrastruktur transportasi yang baru terealisasi sebesar 71,35 persen, infrastruktur pelayanan air minum yang hanya terserap 66,66 persen, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang hanya terserap 28,26 persen,” kata August.

Hal itu dikatakan August saat rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2021 di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (24/8/2022).

Dalam kesempatan tersebut, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Seperti yang kita semua ketahui saat ini DKI Jakarta masih memiliki banyak masalah lingkungan terutama banjir, akses air bersih, serta polusi yang berasal dari pembuangan terbuka,” ucap August.

Baca juga: Empat Fraksi DPRD DKI Pertanyakan Tingginya Silpa APBD 2021 hingga Rp 9,72 Triliun

Baca juga: Tingkatkan Produktivitas Kopi di Kabupaten Bogor, AEKI Akan sertifikasi Petani Kopi Organik

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mendesak Pemprov DKI untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas tidak maksimalnya penggunaan dana pinjaman daerah.

Hal ini dilakukan demi mengentaskan permasalahan yang ada di Jakarta.

“Pemprov harusnya bisa memaksimalkan sisa dana PEN untuk fokus dalam penyelesaian masalah lingkungan. Seperti upaya penanggulangan banjir yang lebih serius antara lain mempercepat pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai,” jelasnya.