Empat Fraksi DPRD DKI Pertanyakan Tingginya Silpa APBD 2021 hingga Rp 9,72 Triliun

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021.

Keempat fraksi itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, nilai silpa tahun 2021 adalah Rp 9.721.718.831.341 yang berasal dari surplus sebesar Rp 3.947.969.038.435 dan pembiayaan neto sebesar Rp 5.773.749.792.906.

Kata dia, Silpa 2021 mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp 5.165.696.290.359.

“Keberadaan SILPA sebesar Rp 9,72 triliun membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak cermat dalam melakukan perencanaan program dan penganggaran,” ujar August saat rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2021 di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (24/8/2022).

August menyatakan, Fraksi PSI menyayangkan tingginya nilai silpa, hal ini justru menandakan banyak program yang disusun pemerintah daerah justru tidak terealisasi dengan maksimal.

“Kami menyoroti rendahnya realisasi pada penyertaan modal daerah sebesar 61,1 persen atau menyisakan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun,” katanya.

Menurut dia, hal ini menjadi anomali, pasalnya pada pembahasan perubahan APBD 2021 justru terdapat program-program yang dihapuskan atau dikurangi pembiayaannya untuk mengakomodir penganggaran pada program lain.

Termasuk, ujar dia, untuk alokasi penyertaan modal daerah (PMD) dengan harapan perseroan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Tingkatkan Produktivitas Kopi di Kabupaten Bogor, AEKI Akan sertifikasi Petani Kopi Organik

“Padahal program-program yang dihapuskan atau dikurangi anggarannya dapat mempercepat pemulihan dampak Covid-19 atau untuk kepentingan publik. Program-program tersebut seperti penghapusan pelatihan UMKM, penghapusan pelatihan kerja, penurunan anggaran Labkesda, ataupun belum sepenuhnya dilakukan pembayaran pelunasan utang PSO (public service obligation) pada Transjakarta,” jelas August.