Tak Ada Komunikasi dari Bharada E & Istri Irjen Ferdy Sambo, LPSK: Tak Ada Ancaman Terhadap Keduanya

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyimpulkan tak ada ancaman terhadap Bharada E maupun Istri Irjen Sambo atau Ibu P pasca penembakan Brigadir Yosua Hutabarat di Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo, Pancoran, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo, mengungkapkan, usai pengajuan permohonan perlindungan, jajarannya masih mendapatkan kendala.

Sebab, Bharada E dan Ibu P masih kerap berhalangan untuk bertemu, sehingga pihaknya belum bisa memutuskan terkait permohonan perlindungan.

"Kami belum melakukan investigasi terkait adanya ancaman kepada Bharada E maupun Ibu P, tetapi sepertinya tidak ada ancaman ya karena kalau ada ancaman kan mereka akan segera berkomunikasi dengan LPSK," kata Hasto, Jumat (29/7/2022). 

Hasto menilai, apabila terdapat ancaman kepada Bharada E dan Ibu P, maka dirinya sangat yakin pihak keduanya akan segera melapor ke LPSK.

"Sampai saat ini kan belum ada ya laporan ancaman, jadi kami menilai ya belum ada ancaman kepada keduanya. Kalau ada ancaman kan pasti dengan segera mereka akan berkoordinasi dengan LPSK," ungkap Hasto.

Selain itu, LPDK mengungkapkan langkanya untuk melanjutkan permohonan perlindungan kepada Bharada E dan Ibu P belum bisa diteruskan.

Hal itu dijelaskan Hasto, vahwa pihak mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari keduanya, karena kedua pihak itu belum bisa ditemui.

"Kewajiban kami melakukan investigasi untuk menelaah permohonan, mengingat Ibu P masih belum berkenan ditemui karena masih nangis dan syok, sedangkan Bharada E sudah ditarik ke Brimob, dan yang berkenan hadir malah perwakilan dari Brimob," katanya.

Karena itu, hingga saat ini status Bharada E dan Ibu P masih sebagai pemohon, dan pihak LPSK kemudian memberikan jangka waktu kepada keduanya untuk segera memenuhi pertemuan untuk keperluan Assessment Psikologis, yang seharusnya dilakukan pada Rabu (27/7/2022).

Apabila keduanya tetap tidak bisa mengikuti prosedural yang berlaku, maka LPSK akan menganggap pemohon tidak kooperatif, sehingga Hasto menilai, proses permohonan tidak bisa di proses.

"Proses investigasi dari LPSK itu kami beri waktu selama satu minggu, kemudian jika melewati satu minggu kami perpanjang hingga 30 hari, jika 30 hari tidak ada keterangan maka kami putuskan tidak bisa melanjutkan proses perlindungan," lugas Hasto.

Diketahui sebelumnya, LPSK sempat melakukan pertemuan sebelumnya dengan Kadiv Propam Polri Non-aktif, Irjen Ferdy Sambo di kediamannya pada Rabu (13/7/2022).

Pertemuan itu merupakan arahan rekomendasi dari pihak Polres Jakarta Selatan, usai LPSK melakukan integrasi ke pihak kepolisian.

Dalam agenda pertemuan tersebut, Irjen Sambo menyampaikan perihal untuk pengajuan permohonan perlindungan kepada Bharada E dan istirnya Ibu P.

"Pertemuan yang dilakukan LPSK dengan Irjen Ferdy Sambo awalnya kami berkoordinasi dulu dengan Polres Jakarta Selatan, hal itu karena biasanya jika ada kasus-kasus yang menarik perhatian publik, kami koordinasikan dengan kepolisian," tuturnya.

Pertemuan pertama yang dilakukan mereka itu dihadiri perwakilan Biro Penanganan Permohonan Perlindungan dari LPSK, dengan kemudian memberikan formulir permohonan yang wajib terlebih dahulu di isi Ibu Putri dan Bharada E.

"Pertemuannya hanya sebatas mengajukan permohonan perlindungan kemudian dari LPSK memberikan formulir permohonan perlindungan yang akhirnya diisi oleh Ibu P dan Bharada E," jelas Hasto.

LPSK saat ini juga masih mendalami alasan dari Ibu P dan Bharada E untuk meminta perlindungan kepada pihaknya. 

"Alasan permintaan perlindungan akan kami dalami dalam sesi berikutnya," kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, Kamis (21/7/2022) lalu.