Sita Hotel dan Lapangan Golf di Bogor, Mahfud MD: Satgas BLBI Tak Mau Lagi Dikecoh dengan Debat

Dia menambahkan bahwa selama ini Satgas BLBI seperti dipaksa untuk menunda-nunda penagihan utang BLBI itu.

Pasalnya, setiap ditagih, para obligor/debitur itu selalu mengelak dengan berbagai alasan.

"Ada yang berdalih hitungannya salah, ada yang berdalih besarnya tagihan berbeda-beda antara BPK, BPKP, dan DJK," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Baca juga: Tingkatkan Penghasilan Masyarakat Setempat, Sandiaga Uno Dorong Pemanfaatan Homestay di Desa Wisata

Baca juga: Kisah Risma, Akui Pernah Tolak Instruksi Megawati untuk Jabat Menteri Sampai Empat Kali

Selain itu, ada juga obligor yang meminta hitung ulang lagi setiap ada pergantian pejabat. Ada juga yang ketika ditagih mengaku masih bermasalah dengan sertifikat dan dokumen.

Bahkan ada obligor yang ketika ditagih lalu mengadu ke DPR, dan di DPR terjadi perdebatan antar anggota yang tak putus-putus.

"Ada juga warga masyarakat yang menilai bahwa secara logika tagihan lebih kecil dari utangnya, tapi mereka tak bisa membuktikan secara hukum, bahkan setelah dimintai keterangan oleh KPK sekali pun," beber Mahfud.

Sementara perdebatan berlangsung dan penagihan tertunda, lanjut Mahfud, banyak aset obligor yang beralih atau dialihkan sampai obligornya pindah ke luar negeri.

"Oleh karena itu, sekarang Pemerintah akan berhenti berdebat dan tak akan berdebat lagi. Sebab, kalau begitu terus, Pemerintah bisa kehilangan obyek maupun hak tagihnya, misalnya karena daluwarsa," paparnya.