Mohammad Idris Diinterpelasi Soal KDS, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bagi Warga-Jangan Semata Politis

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menanggapi sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang menggunakan Hak Interpelasi dan menyatakan Mosi Tidak Percaya yang dilayangkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.

Hal tersebut terkait dengan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang menjadi program Pemkot Depok dengan sasaran warga miskin atau tidak mampu.

Menurut pria yang akrab disapa Hensat ini, Hak Interpelasi dan Mosi Tidak Percaya merupakan Hak DPRD, hanya saja, menurutnya, kepentingan rakyat harus juga menjadi pertimbangan utama dalam menggunakan keduanya.

"Walaupun ada kepentingan politik di dalamnya, yang harus dipikirkan oleh anggota dewan yang mengajukan Hak Interpelasi dan mosi tidak percaya adalah kemaslahatan rakyat Depok, pertimbangannya jangan semata-mata pertimbangan politis saja," katanya kepada TribunnewsDepok.com, Minggu (15/5/2022).

Artinya, lanjut Hensat bahwa apa yang dilakukan Pemkot Depok untuk membantu rakyat melalui Kartu Depok Sejahtera (KDS) sudah tepat. 

"Apa yang dilakukan Pemkot Depok selama itu untuk kesejahteraan rakyat, sah-sah saja. Harusnya dewan sebagai wakil rakyat mendukung hal tersebut demi kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Baca juga: Angin Puting Beliung Sapu Sawangan Depok, Puluhan Pohon Tumbang-Ladang Singkong Rata Tanah

Baca juga: Depok Kembali Dihantam Angin Puting Beliung, Puluhan Rumah Rusak Parah-17 Warga Terluka