Melambungnya Harga Minyak Goreng Disebut PKS Bukti Lemahnya Pemerintah Hadapi Pengusaha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, GAMBIR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Pemerintah Indonesia lemah menghadapi para pengusaha.

Hal ini buntut dari harga minyak goreng kemasan yang dilepas ke mekanisme pasar, sehingga harganya melejit di awal Ramadan 1443 H.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh. Slamet mengatakan, sebetulnya pemerintah mempunyai kewenangan tetapi tidak digunakan untuk menekan para pengusaha dalam memainkan harga.

Padahal stok minyak goreng berdasarkan penuturan Kementerian Perdagangan terkait mencukupi, namun sayangnya harga jual justru naik.

"Kemudian pengusaha juga rakus, mereka tidak mau berempati terhadap kesulitan rakyat dan mereka hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja, sehingga keduanya ini sangat klop. Pertama lemahnya pemerintah dan kedua rakusnya para pengusaha sehingga membuat harganya naik," ujar Slamet pada Selasa (5/4/2022).

Slamet menyayangkan, Kementerian Perdagangan juga tidak memberi sanksi kepada pelaku usaha tersebut.

Padahal Menteri Perdagangan merupakan pembantu Presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan.

"Ini semakin menunjukkan lemahnya manajerial presiden di tengah situasi yang tidak begitu kondusif. Seharusnya presiden sudah me-reshuffle Menteri Perdagangan yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok," kata Slamet.

Selain itu dikucurkunnya bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, kata Slamet, merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan.

Baca juga: Dibakar Pedagang yang Berkelahi, Lenggang Jakarta Besutan Ahok Bakal Kembali Dibangun Anies

Baca juga: Pujasera Masjid Istiqlal Dibuka, Imam Besar Sebut Jadi Pusat Kuliner Terbesar di Jakarta

Berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemic Covid-19, pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat.

"Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain misalnya gas dan BBM yang saat ini hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit," katanya.