Anggaran Pembangunan Sirkuit Formula E Bengkak Rp 10 Miliar, Politisi PSI : Formula E Ini Janggal

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, GAMBIR - Penambahan anggaran pembangunan sirkuit Formula E dipertanyakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

PSI menuding perencanaan turnamen Formula E tidak dilakukan dengan matang, sehingga biaya pembangunan sirkuit Formula E yang semula dianggarkan Rp 50 miliar bertambah Rp 10 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 60 miliar.

“Dari awal sudah kami katakan. Formula E ini janggal. Anggaran naik hingga Rp 10 miliar, hanya untuk biaya sirkuit. Buat apa apalagi ini di tengah pandemi Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo berdasarkan keterangannya pada Selasa (8/3/2022).

“Ini tidak main-main ini dan sepertinya Pemprov DKI tidak tahu prioritas. Mudah sekali untuk menaikkan anggaran. Begini lah kalau perencanaannya tidak matang. Kami tidak kaget,” lanjutnya.

Selain itu, Anggara mengatakan proyek Formula E sudah memiliki banyak persoalan dari awal. Anggara juga menyinggung proses tender yang tidak transparan.

“Kami saja tidak diberi tahu, feasibility study (studi kelayakan) sudah direvisi sesuai LHP BPK atau belum. Sudah buru-buru, tiba-tiba anggaran naik. Kami hanya minta transparansi. Ini kan tidak masuk di logika,” katanya.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Stabilkan Harga Pangan, Politisi PSI: Kalau Perut Sudah Bicara, Tak Bisa Ditunda

Baca juga: Politisi PDIP & Gerindra Terpopuler di Ibu Kota, Survei FPI: Diingat Karena Kebaikan atau Sebaliknya

Anggara lalu mempertanyakan adanya lelang tender jika nilai proyek cenderung naik di tengah jalan.

Dia khawatir, persoalan ini menjadi preseden buruk di kemudian hari dalam setiap proyek di Jakarta.

“Besok-besok kontraktor ikut tender tawar harga murah dan dinaikan di tengah jalan,” ucapnya.

Dia mengatakan kenaikan biaya sirkuit Formula E tidak memperhatikan situasi masyarakat. Permasalahan kenaikan harga kebutuhan pokok perlu lebih mendapat prioritas.

Selain itu Anggara mendorong Pemprov terbuka terkait proses persiapan lainnya seperti sponsor dan penjualan tiket. Menurutnya, ketidakterbukaan akan membawa masalah-masalah lainnya di kemudian hari.

“Sebelumnya Pemprov dan Jakpro percaya diri dapat sponsor dan menjual tiket dengan mudah, tapi sampai sekarang kedua hal itu masih menjadi misteri karena tidak pernah dikabarkan kepada publik,” jelasnya.