Wujudkan Kota Ramah Disabilitas, Ade Yasin Hadirkan Sekolah Inklusif di Semua Jenjang Pendidikan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor ingin memberikan layanan pendidikan merata bagi semua orang melalui program inklusif di semua jenjang pendidikan.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sarasehan Hari Amal Bakti (HAB) Ke-76 Kementerian Agama (Kemenag) RI tahun 2022 dan closing Hari Disabilitas Internasional di Auditorium Setda, Kamis (20/1/2022).

"Untuk memberikan pelayanan merata dan berkualitas, Dinas Pendidikan telah menyelenggarakan dan meningkatkan program inklusif di semua jenjang pendidikan," kata Ade. 

Dalam program inkluaif ini, lanjutnya, siswa disabilitas atau anak berkebutuhan khusus diikutsertakan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah formal.

"Sekolah inklusif ini bahkan masuk di dalam RPJMD 2018-2023. Salah satunya di dalam RPJMD ada Karsa Bogor Cerdas dengan target pembangunan sekolah inklusif di setiap kecamatan," ujarnya.

Baca juga: Jual Minyak Goreng Seharga Rp 14.000 per Liter, Ritel Modern di Cininong Diserbu Pembeli

Baca juga: Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Program Samisade Tingkatkan Perekonomian dan Pariwisata Cariu

Ade menegaskan bahwa melalui Program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban, dirinya ingin menciptakan kesalehan sosial dan masyarakat cerdas, serta menghadirkan sekolah inklusif di semua jenjang sebagai upaya Kabupaten Bogor menjadi ramah disabilitas.

“Meningkatkan pelayanan pendidikan merupakan salah satu upaya kita, tidak hanya sekolah negeri tetapi sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren termasuk pendidikan inklusif," jelasnya.

“Kalau ada 40 Kecamatan mudah-mudahan ada 40 sekolah inklusif yang bisa kita realisasikan," tambah Ade.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 di Kabupaten Bogor terdapat 7.358 penyandang disabilitas dan sebanyak 1.025 adalah anak-anak.

Tahun 2021 lalu sebanyak 3.462 (373 anak-anak) yang ada  dalam naungan Dinsos Kabupaten Bogor.

Sementara update data Kemendikbud saat ini sudah ada 6 SLB di Kabupaten Bogor.

"Saya kira sangat kurang dengan jumlah penduduk yang besar," paparnya.

Menurut Ade, Disdik sudah banyak melakukan pembinaan, sosialisasi hingga pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan tentang penerapan program inklusif ini.

"Saya meminta agar Disdik lebih gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan," tegasnya.

Hingga penghujung tahun 2021, ada 218 lembaga pendidikan yang terdiri dari 199 SD dan 19 SMP yang menjadi sekolah inklusif.

Untuk tahun 2022-2023, Pemkab Bogor menargetkan minimal satu kecamatan ada dua sekolah rujukan.

"Saat ini dalam tahap pemetaan dan jadi pilot project di setiap kecamatan. Sebab berdasarkan amanat dari Pasal 31 UUD 1945, bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, jadi tidak boleh membeda-bedakan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus," tutur Ade.

Mantan pengacara ini meminta agar guru harus memperlakukan anak-anak disabililitas ini sama halnya dengan anak normal.

"Mungkin untuk kegiatan fisik harus dibedakan, tapi haknya tentang hal yang lain harus kita berikan sama. Apa yang diberikan kepada anak normal kita berikan juga kepada anak berkebutuhan khusus, tidak boleh lagi ada perbedaan," tegas Ade.