Banyak Program Pengendalian Banjir, Wagub DKI Jakarta Tak Masalah Anggaran Sumur Resapan Dihapus

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

TRIBUNNEWSDEPOK.COM GAMBIR -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pemrpov DKI Jakarta tak mempersoalkan pencoretan anggaran pembangunan sumur resapan untuk tahun 2022.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022, anggaran untuk pembuatan sumur resapan resmi dihapus.

"Ya nggak apa-apa, program pengendalian banjir kan banyak," ucap pria yang karib disapa Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (6/1/22) malam.

Menurut orang nomor dua di Ibu Kota ini, DPRD DKI Jakarta pastinya sudah mempertimbangkan terkait hal itu, sehingga anggaran sumur resapan pun dicoret.

Baca juga: Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Jakarta Naik Rp26,42 Miliar pada 2022

Politikus partai Gerindra ini berujar, adanya pencoretan anggaran tersebut menjadi pelajaran Pemprov DKI Jakarta agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Dewan mempunyai pertimbangan sendiri, sehingga sures dicoret, nggak apa-apa itu pelajaran bagi kita semua bagi SDA bagi kita ke depan harus lebih hati-hati lagi lebih teliti lagi," paparnya.

"Mudah-mudahan ke depan dewan melihat akan merasakan dulu manfaatnya yang sekarang sudah kita rasakan dengan hadirnya sures. Banyak sekali genangan-genangan yang tadinya ada jadi berkurang. Satu dua yang ambles itu banyak faktor, ada human error ada masih sementara," tutup Ariza.

Baca juga: Masa Jabatan Berakhir Oktober 2022, Ketua DPW NasDem DKI Harapkan Anies Tetap Fokus Tangani Covid-19

Sebelumnya diketahui, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022, anggaran untuk pembuatan sumur resapan resmi dihapus.

Lantaran telah menimbulkan polemik terkait efektivitasnya, kini anggaran untuk sumur resapan dalam APBD DKI tahun 2022 resmi dicoret.

"Waktu di pembahasan di komisi D dengan eksekutif dengan dinas terkait, yaitu Dinas SDA sumur resapan masih ada (dananya) Rp122 miliar. Waktu finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD banyak komplain dari anggota banggar, bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif yang akhirnya diputuskan oleh banggar di nol kan," ucap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah saat dikonfirmasi, Rabu (1/12/2021).

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menjelaskan bahwa keputusan penghapusan satu diantara program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah diketuk palu saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung pada Rabu (25/11/2021) lalu.

Baca juga: PSI Sindir Program Unggulan Anies Dalam Pencegahan Banjir, Bukan Sumur Resapan Tapi Sumur Maut

"Di nol kan dari forum banggar kemarin. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar. Kalau di banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya di nol kan," ucap Nova kepada wartawan, Rabu,(01/12/21).

Kendati demikian, meski tak merinci alasan dibalik penghapusan anggaran ini, politisi Nasdem ini tetap menilai bahwa sumur resapan belum bisa mengatasi genangan dan banjir di Ibu Kota.

"Saya melihat, mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu. Ini banggar besar yang memutuskan artinya ini kalau keputusan banggar besar berarti kan itu kan sudah ada kesepakatan secara bersama ya gitu, yang memutuskan pimpinan dari ketua pelaksana banggar tersebut," jelas dia. (m27)