DPRD dan Pemkab Bogor Sepakati Perubahan APBD Tahun 2021, Defisit Anggaran Jadi Nihil

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 pada Kamis (30/9/2021).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Romli.

Selain Bupati Bogor, hadir pada rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, jajaran anggota DPRD dan Pemkab Bogor.

Dalam rapat paripurna ini, DPRD dan Pemkab Bogor akhirnya sepakat dengan nilai APBD Perubahan 2021 sebesar Rp Rp 8.138.982.

Raperda perubahan APBD ini lalu ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ade Yasin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Romli, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/9/2021).

"Hari ini kita melaksanakan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021," kata Bupati Bogor, Ade Yasin di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Mohammad Idris Rotasi Besar-besaran, Pemkot Depok Buka Seleksi Jabatan, Berikut Cara Daftarnya

Baca juga: Gerebek Apartemen Sentra Timur, Polisi Dapati Tiga Anak di Bawah Umur, Dua Kondom dan Uang Bookingan

Dia menambahkan pada rancangan perubahan APBD 2021 ini sudah tidak terdapat defisit anggaran sebesar Rp 794 miliar.

"Defisit anggaran sudah nihil karena ada pemotongan anggaran di hampir semua dinas," ujarnya.

Pemotongan anggaran ini, lanjut Ade,  dialihkan ke berbagai pembayaran seperti iuran jaminan kesehatan atau BPJS untuk masyarakat miskin, kepala desa, perangkat desa, PNSD dan tenaga OS

"Selain itu ada pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tambahan penghasilan pegawai rumah sakit,” kata Ade Yasin.

Politisi PPP ini menjelaskan pihaknya telah perhitungan ulang pada komponen belanja pegawai, penyesuaian kebutuhan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

Baca juga: Modus Pacari Korban, Mucikari Prostitusi Online Jual Tiga Gadis Lewat MiChat di Pulogebang

Baca juga: Tak Kunjung Pulang, Orangtua di Pulogebang Kaget Anaknya Dijual Lewat MiChat Rp600.000 Sekali Kencan

Dalam APBD Perubahan 2021 ini ada juga penambahan anggaran di bidang pendidikan yang sumber dananya dari DAK dan bantuan keuangan provinsi.

Pergeseran anggaran juga dilakukan untuk membiayai kegiatan vaksinasi Covid-19.

“Seperti kita tahu saat ini kita sedang gencar melaksanakan vaksinasi setiap hari, tidak ada hari libur untuk vaksinasi, demi tercapai target pada bulan Desember," paparnya.

Oleh karena itu, butuh penambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan atau kedokteran, obat-obatan dan alat pakai habis pada rumah sakit dan Puskesmas.

"Hal ini untuk optimalisasi pelayanan kesehatan serta belanja medis pakai habis sebagai bentuk penanganan Covid 19,” terang Ade.

Penambahan anggaran juga dilakukan untuk kebutuhan pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan.

Baca juga: Lantik Direksi Baru, Ade Yasin Minta PDAM Tirta Kahuripan Lebih Inovatif Lewat Layanan Digital

Baca juga: Bagikan Jurus Jitu Agar Generasi Muda Sukses Berkarir di Dunia Politik, Bamsoet : Jangan Baper

Selain itu, juga ada penambahan anggaran untuk pengadaan sarana mobilitas dalam mendukung pelayanan publik dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, saya perintahkan agar bersiap, selepas sidang paripurna ini, segera laksanakan rencana program kegiatan yang telah disepakati, agar berjalan tepat sasaran dan tepat waktu,” tandas Bupati Bogor, Ade Yasin.

Dalam RAPBD Perubahan 2021 yang diajukan Pemkab Bogor sebelumnya, pendapatan daerah Kabupaten Bogor ditargetkan sebesar Rp 7,762 triliun. Sementara belanja daerah ditargetkan Rp 8,933 triliun.

Defisit belanja sebesar Rp 1,171 triliun  sebagian ditutup dari pembiayaan daerah  sebesar Rp 376,982 miliar.

Namun masih terdapat defisit antara pendapatan dan belanja daerah yang belum tertutupi oleh pembiayaan netto sebesar Rp 794,019 miliar.

Defisit inilah yang dipangkas dan ditutupi melalui pemotongan anggaran di setiap dinas.