PPKM Level 2-3 Jawa Bali Diterapkan, Berikut 51 Lokasi Ganjil Genap di Jawa Barat Akhir Pekan Ini

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Seiring dengan penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2-3 Jawa Bali, pihak Kepolisian kembali menerapkan aturan ganjil genap pada akhir pekan ini.

Dikutip dari Kompas.com, penerapan ganjil genap di wilayah Jawa Barat meliputi 51 titik penjagaan, antara lain Bandung, Cimahi, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago mengatakan bahwa penerapan ganjil genap ini berlaku bagi kendaraan dari luar Jawa Barat.

"Untuk dari luar kota (ganjil genap), terkait masalah PPKM itu kita akan tanyakan lagi persyaratan menuju luar kota," ucap Erdi dikutip dari Kompas.com pada Jumat (10/9/2021).

"Tapi pada intinya penerapan ganjil genap ini adalah di wilayah PPKM Level 3 dan Level 2. Kalau Level 4 tidak diizinkan," lanjutnya.

Baca juga: Laporan Balik Terduga Pelaku Ditolak, Kuasa Hukum Korban Pelecehan Seksual Apresiasi Polisi

Ade Yasin Minta Kemenhub Kaji Ganjil Genap Kawasan Puncak

Kebijakan ganjil genap bagi kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak, Bogor, akhir pekan lalu dikeluhkan oleh masyarakat setempat.

Pasalnya aturan ini tidak berdampak terhadap berkurangnya kemacetan di kawasan Puncak.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin usai mendampingi Wapres Maruf Amin dalam kunjungan ke SMP Negeri 1 Citeureup dan SMK Kesehatan Annisa Citeureup, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Kalahkan Dubai, Sandiaga Uno Harapkan Fesyen Muslim Bandung Bisa Ekspansi ke Pasar Eropa & AS

Rabu (8/9/2021) kemarin, Ade menerima aspirasi perwakilan warga Puncak yakni Puncak Ngahiji terkait evaluasi penerapan sistem ganjil genap untuk kendaraan yang akan masuk ke wilayah Puncak.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi, turut hadir untuk mendengar secara langsung aspirasi warga.

Baca juga: Sistem Ganjil Genap di Kawasan Puncak Dipuji Menteri Luhut, Efektif Kurangi Mobilitas Warga

“Saya minta kepada Dirjen Perhubungan Darat untuk mengkaji ini secara komprehensif. Jangan sampai berganti aturan tapi tidak berdampak apa-apa," kata Ade.

Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah harus memikirkan masyarakat di Puncak, karena di sana ada potensi ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya.

"Kajian terhadap aturan tersebut harus komprehensif sehingga dampaknya signifikan dan bisa berjalan bersamaan dengan kepentingan masyarakat Puncak,” ungkap Ade.

Aspirasi warga Puncak terkait masalah penerapan ganjil genap ini, lanjut Ade, direspon oleh Dirjen Perhubungan Darat.

Baca juga: Warga Cisarua, Megamendung dan Ciawi Tolak Ganjil Genap, Ade Yasin: Uji Coba Masih Terus Berlanjut