Kaji Program MBG, Tim Peneliti UI Ungkap Dampaknya bagi Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga 

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Tim Peneliti Kluster Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) melakukan kajian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penelitian tersebut dipimpin oleh Prof Fentiny Nugroho beranggotakan Annisah, Anna Sakreti Nawangsari, Arif Wibowo, dan Shinta Tris Irawati.

Dari hasil penelitian, Prof Fentiny memaparkan BMG berdampak pada perekonomian bagi tenaga kerja dan relawan.

Baca juga: Gaji Dosen Masih Dibawah Rp3 Juta, PDIP Protes Keras Dana Pendidikan Disedot Rp223 Triliun Demi MBG

Menurut Guru Besar FISIP UI itu, relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami kenaikan penghasilan yang signifikan. 

“Mereka yang sebelumnya tidak bekerja atau memiliki pekerjaan serabutan, kini memiliki penghasilan tetap sekitar Rp120.000 hingga Rp125.000 per hari,” kata Fentiny, Kamis (5/3/2026).

Bahkan, untuk Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan mereka mendapatkan gaji sekitar Rp5 juta hingga Rp5,5 juta dan dijanjikan menjadi ASN.

Manfaat bagi Penerima

Selain itu, MBG juga dinilai dapat berdampak bagi pengurangan pengeluaran keluarga penerima manfaat.

Penelitian kualitatif tersebut mengungkap, keluarga rentan dan miskin merasa terbantu karena beban biaya makan anak-anak mereka kini ditanggung oleh program MBG.

“Mereka senangnya karena mereka enggak perlu mengeluarkan uang untuk makan anak-anaknya gitu ya,” ujarnya.

Tak hanya itu, program MBG juga mampu meningkatkan omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kata Fentiny, UMKM lokal yang terlibat sebagai produsen atau distributor mengalami kenaikan pendapatan antara Rp1 juta hingga Rp2 juta, baik per pesanan maupun per bulan.

Meski demikian, Fentiny melihat, UMKM belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan besar SPPG karena keterbatasan modal. 

“Diperlukan intervensi berupa pemberian modal usaha dan pelatihan manajerial untuk meningkatkan kapasitas mereka,” jelasnya.

Rekomendasi untuk MBG 

Dari hasil penelitian tersebut, Fentiny merekomendasikan adanya koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga agar program MBG lebih baik.

“Aturan terkait koordinasi BGN dengan sektor terkait,” ujarnya.

Selain itu, perlu adanya asesmen kebutuhan jenis menu bagi penerima manfaat dan diperhatikan pula suara (aspirasi) anak-anak.

Tim peneliti juga menekankan adanya standar layanan program MBG baik dalam hal sistem, mekanisme, dan prosedur.

Penentuan wilayah dengan kemiskinan tinggi sebagai prioritas penerima manfaat juga perlu diperhatikan dalam program MBG.

“Diperlukan monitoring dan evaluasi dengan kerangka kemiskinan multidimensi, Penambahan ahli gizi di tiap SPPG,” ungkapnya.

Hasil penelitian juga merekomendasikan optimalisasi pelibatan petani, peternak, koperasi dan UMKM lokal dan perlu peraturan yang mewajibkan.

“Peningkatan kapasitas UMKM dan petani lokal,” ungkapnya.

Terakhir, kantin sekolah yang tutup karena terdampak program MBG didukung menjadi UD untuk supply bahan baku SPPG. (m38)