PDIP Depok Mengendus Upaya Bagi-bagi Jabatan di Wacana Penghapusan Pilkada Langsung

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sikap politik tersebut ditegaskan sejalan dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Sumber Daya DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman, menegaskan bahwa partainya menilai usulan tersebut berpotensi mencederai hak demokrasi rakyat.

“Sikap politik kami berkaitan dengan isu politik hari ini, yaitu rencana atau usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kami dengan tegas menolak rencana tersebut,” ujar Ikravany kepada wartawan Sabtu (10/1/2026).

Ia menegaskan, penolakan DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini sejalan dengan sikap resmi DPP.

Menurutnya, wacana tersebut berpotensi membuka ruang praktik politik transaksional yang dibungkus dengan dalih efisiensi dan konstitusionalitas.

Baca juga: Belum Sepekan Disindir Prabowo, KPK Tangkap 8 Pegawai Pajak

“Kami searah dengan apa yang disampaikan oleh DPP, kami menolak rencana itu. Jangan sampai ini menjadi upaya bagi-bagi jabatan atau arisan kekuasaan dari tingkat pusat hingga daerah, yang kemudian diselubungi argumentasi seolah-olah konstitusional dan peduli pada efisiensi,” tegasnya.

Ikravany juga mempertanyakan narasi efisiensi yang kerap dijadikan alasan utama dalam wacana tersebut.

Ia menilai, jika pemerintah benar-benar berorientasi pada efisiensi anggaran, seharusnya langkah itu sudah dilakukan sejak awal, yakni dengan tidak menggemukkan Kabinet Menteri dan Wakil Menteri.

“Kalau memang rezim ini peduli pada efisiensi, sejak awal seharusnya tidak memperbanyak menteri dan kementerian. Jadi ini bukan soal efisiensi, juga bukan soal konstitusional atau tidak konstitusional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak fundamental rakyat yang tidak boleh dihilangkan.

Menurutnya, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, hak memilih pemimpin justru menjadi satu-satunya ruang partisipasi politik yang masih dimiliki rakyat.

“Bagi kami ini soal jangan sampai hak-hak rakyat terus diambil. Hak atas kesehatan diambil, hak atas pendidikan diambil, kebun diambil, tanah diambil. Lalu satu-satunya hak yang tersisa, yaitu hak memilih pemimpin, juga ingin diambil. Itu yang kami tolak,” tandasnya. (m38)