PBB Merasa Dikhianati Amerika Serikat Usai Presiden Venezuela Ditangkap

TRIBUNNEWSDEPOK-Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merasa dikhianati oleh Amerika Serikat yang nekat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. 

Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres menyebut bahwa tindakan Amerika Serikat (AS) telah melanggar piagam PBB. 

Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis Sabtu (3/1/2026) sesaat setelah AS mengumumkan penangkapan Maduro. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa ia "sangat prihatin" atas kebuntuan antara Amerika Serikat dan Venezuela dalam beberapa bulan terakhir, yang mencapai puncaknya pada Sabtu pagi dengan penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh pasukan khusus AS. 

“Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini,  yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut ,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. 

PBB pun mengingatkan tentang pentingnya menghormati hukum internasional dan piagam PBB. 

“Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya . Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh - oleh semua pihak - terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” lanjut pernyataan tersebut. 

Baca juga: Indonesia Harus Waspada Usai Penangkapan Presiden Venezuela

Sikap AS tersebut sama saja dengan mengkhianati Piagam PBB yang telah disepakati bersama. 

“Dia sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati,” 

Guterres menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk melakukan “dialog inklusif” sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. 

Diketahui Presiden AS Donald Trump membuat pengumuman di media sosial bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya akan menghadapi murka keadilan Amerika sepenuhnya di tanah Amerika, di pengadilan Amerika Serikat.

Hal ini berdasarkan dakwaan terorisme narkoba tahun 2020 selama pemerintahan Trump pertama, di New York.  

Operasi AS dimulai dengan serangan udara semalaman di dalam dan sekitar ibu kota, Caracas. 

Venezuela telah mendeklarasikan keadaan darurat nasional, dengan jumlah korban jiwa dan tingkat kerusakan yang belum dapat dipastikan. 

Pemerintah Venezuela mengecam tindakan "agresi militer yang sangat serius" oleh AS, yang terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan meningkat termasuk pengerahan militer besar-besaran di lepas pantai Venezuela dan serangkaian serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba.

AS memerintahkan penyitaan kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dalam beberapa pekan terakhir di tengah ancaman bahwa mereka akan melancarkan operasi darat untuk memaksa Maduro mundur dari jabatannya.