Indonesia Harus Waspada Usai Penangkapan Presiden Venezuela

TRIBUNNEWSDEPOK - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal meminta Indonesia waspada setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh otoritas Amerika Serikat. 

Diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. 

Venezuela pun menyebut hal ini sebagai penculikan.

AS mengerahkan pasukan elite Delta Force untuk menyerang Venezuela dan menangkap Maduro.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1/2026) pagi oleh anggota Delta Force. Pasukan itu merupakan pasukan elit untuk unit misi khusus militer AS.

Sumber CIA di dalam pemerintahan Venezuela disebut telah membuat AS dapat melacak lokasi Maduro menjelang penangkapan. 

Ini merupakan bagian dari operasi dan jaringan intelijen AS yang luas.

Trump menyebut operasi tersebut sebagai puncak dari kampanye panjang AS yang bertujuan menghadapi ancaman narkoba, migrasi ilegal, dan narko-terorisme.

Menurut Trump Venezuela sebagai asal dari gelombang migran yang memadati perbatasan selatan AS dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak krisis ekonomi melanda Venezuela pada 2013, sekitar delapan juta warga negara itu dilaporkan meninggalkan kampung halamannya, mayoritas menuju negara-negara tetangga di Amerika Latin.

Trump juga mengeklaim, tanpa menyertakan bukti, bahwa pemerintahan Maduro membebaskan para tahanan dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim ke AS sebagai bagian dari skema migrasi massal.

Baca juga: Kronologi Seorang Pria di Tapos Tewas Dianiaya Oknum TNI AL dan Warga

Melihat hal ini, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menilai penangkapan Maduro sebagai ancaman dunia. 

Hal ini bentuk Invasi militer dan menandakan hukum rimba di dunia telah berlaku menggantikan hukum internasional. 

“Invasi militer & penangkapan/penculikan Presiden Venezuela Maduro oleh AS menandakan bahwa hukum rimba telah gantikan hukum internasional,” tulisnya di X pada Sabtu.

Penangkapan ini menandakan bahwa negara kuat merasa berhak melakukan hal semaunya terhadap negara lain.