Bramantyo Suwondo Minta Ormas dan Orpol Aktif Kawal Implementasi Hak Dasar Warga Negara
Bramantyo menekankan pentingnya peran ormas dan orpol sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal implementasi hak-hak dasar warga negara.
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PURWOREJO - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kembali menggelar Sosialisasi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Politik (Orpol) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Kegiatan ini mengangkat tema 'Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945'.
Dalam sambutannya, Anggota MPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar bukan sekadar amanat konstitusi, melainkan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, mendapatkan rasa aman, serta memperoleh keadilan dalam hukum dan pemerintahan,” ujar Bramantyo.
Menurutnya, hak-hak dasar yang diatur dalam UUD 1945 sudah sangat maju dan manusiawi, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat.
Masih banyak masyarakat yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan keadilan hukum yang seharusnya menjadi hak mereka.
Bramantyo juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas akses terhadap hak-hak dasar masyarakat.
Di bidang pendidikan, pemerintah terus memperkuat Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Di bidang kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini menjangkau lebih dari 250 juta jiwa.
Sementara di bidang sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan turut menjaga ketahanan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Meski belum sempurna, semua ini merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum,” jelas Bramantyo.
Dalam konteks ini, Bramantyo menekankan pentingnya peran ormas dan orpol sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal implementasi hak-hak dasar warga negara.
“Ormas bisa menjadi penyambung lidah rakyat kecil dan pengawas pelayanan publik. Sementara organisasi politik harus terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar kepentingan kelompok,” katanya.
Bramantyo juga mengingatkan bahwa demokrasi sejati tidak berhenti di bilik suara saat pemilu, tetapi harus hadir dalam keseharian masyarakat.
“Hak dasar itu harus terasa di sekolah, di puskesmas, di tempat kerja, dan di rumah-rumah rakyat. Itulah makna sejati demokrasi dan keadilan sosial,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Bramantyo mengajak seluruh peserta untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, parlemen, ormas, orpol, dan masyarakat dalam menegakkan hak-hak dasar warga negara.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan sejahtera," tandasnya.
| Wakil BKSAP DPR: Ekonomi Biru Tidak Boleh Bertentangan dengan Upaya Pelestarian Lingkungan |
|
|---|
| BKSAP DPR RI Tekankan Dampak Sosial dan Pentingnya Regulasi AI Pada Diskusi Bersama Akademisi UIII |
|
|---|
| Bramantyo Suwondo Tekankan Kebijakan AI Harus Lindungi Masyarakat dari Dampak Sosial |
|
|---|
| Wakil BKSAP Bramantyo: Persiapan Sebelum Keberangkatan Pekerja Migran Penting untuk Perlindungan WNI |
|
|---|
| Bramantyo Suwondo: Diplomasi Budaya yang Utamakan Nilai Lokal Jadi Pondasi Pembangunan Berkelanjutan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tangerang/foto/bank/originals/Wakil-Ketua-Badan-Kerja-Sama-Antar-Parlemen-BKSAP-DPR-RI-Bramantyo-Suwondo.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.