Ustaz Syam berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis tetapi juga keselamatan masyarakat.

"Pemerintah seharusnya memperhatikan aspek ancaman bencana. Masyarakat di bagian bawah yang kena banjir, sampai sekarang akses jembatannya masih putus," tuturnya.

Menurutnya, pengelola Hisbisc Fantasy tidak pernah meminta izin ke warga terkait pembangunan obyek wisata ini.

"Saya bersama KWP (Kerukunan Wargi Puncak) sudah datangi PTPN (PT Perkebunan Nusantara) untuk menanyakan izin pengelolaan lingkungan, tapi tidak mendapat jawaban. Bahkan saya sudah bersurat ke DPRD, tetap tidak ada jawaban," ucap Ustaz Syam.

Terkait rencana Kementerian Lingkungan Hidup yang ingin menyegel 33 bangunan yang menyalahi UU Lingkungan Hidup di Puncak, Ustaz Syam sangat mendukung.

"Saya sangat setuju. Kami akan mengawal penyegelan itu. Tetapi kami perlu bukti. Masyarakat sangat mendukung," tandasnya.