TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Program tertib administrasi kependudukan dengan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang berdomisili di luar Jakarta, dinilai sebagai kebijakan yang tepat.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Israyani mengatakan, dengan program tersebut, Israyani berharap Jakarta memiliki data akurat kependudukan.

Hal ini tentunya berdampak pada penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Seperti diketahui, sejumlah program Bansos di Jakarta yakni, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Baca juga: Sambut Liburan Sekolah, Bigland Bogor Hotel Tawarkan Beragam Aktivitas Anak

Nantinya, penyaluran bansos akan sesuai nama dan alamat (by name by addres).

“Penertiban data dan administrasi kependudukan ini penting agar bansos yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta betul-betul diterima oleh mereka yang ber-KTP atau NIK di Jakarta dan tinggal di wilayah DKI Jakarta,” kata Israyani pada Minggu (16/6/2024).

Menurut dia, akurasi data kependudukan yang berkualitas memiliki banyak manfaat bagi kebijakan pemerintah.

Salah satunya adalah pendapatan rasio pajak berdasarkan data konsumen di Jakarta.

Baca juga: Remaja Depok Usia 16 Tahun Diam-diam Masuk Kamar Gadis Malam Hari Lakukan Pelecehan Seksual

“Dengan begitu konsumsi mereka juga akan memberikan pajak yang masuk sebagai pendapatan daerah bagi DKI Jakarta,” ungkap Israyani dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sedangkan Anggota Komisi A DRD DKI Jakarta Khotibi Achyar mendukung program tertib administrasi kependudukan yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.

Politisi Partai Golkar ini berharap, penonaktifan NIK warga yang sudah tak berdomisili di Jakarta dapat meminimalisasi penyalahgunaan hak penerima manfaat bansos.

Baca juga: KPU Kota Depok Rekrut 5.358 Pantarlih, Ini Jadwal Pendaftaran dan Persyaratannya

“Sementara bansos ini kan ada yang kurang tepat sasaran. Ada juga misalnya oknum RT atau RW yang nakal, dimanfaatinlah NIK itu, karena kita tahu biasanya yang keluar (dapat bansos) itu warga yang ekonominya di bawah,” ucap pria yang akrab disapa Haji Beceng ini.

Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan merupakan masalah klasik, yang sudah menjadi perhatian sejak dahulu.

Oleh karena itu program penyisiran NIK warga Jakarta yang tak lagi berdomisili di Jakarta mutlak diperlukan.

Baca juga: Inilah 4 Rekomendasi Film Indonesia Terbaru untuk Ditonton Bersama Keluarga di Akhir Pekan

“Itu saya rasa dari dulu itu demikian, karena banyak yang menyalahgunakan NIK ini maka saya sangat setuju untuk ditertibkan. Jangan sampai punya NIK Jakarta dipakai di luar daerah,” pungkasnya.