Sementara itu, Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Jawa Barat sekaligus pengamat kebijakan publik, Agus Subagyo mengatakan, pembayaran nontunai merupakan trobosan bagus untuk menekan adanya pungli di lapangan.

Namun, lanjut dia, yang perlu diubah adalah pola pikir masarakat. Sehingga, penting untuk memperbaiki karakter petugas pelayanan SIM terlebih dahulu.

"Karena ada prinsip 'The man behind the gun' (pria di belakang pistol), sebagus apapun peralatan maupun teknologi digital dalam pelayanan publik, namun kuncinya ada di karakter petugas pelayanan SIM-nya," ujar Agus saat dihubungi Wartakotalive.com, Sabtu (5/8/2023).

"Perlu mekanisme pengawasan dalam layanan SIM, seperti pengawasan atasan, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat, agar tidak terjadi praktek percaloan dalam pembuatan SIM," pungkasnya. (m40)

Caption foto:

Warta Kota/Nuri Yatul Hikmah 

Potret ujian praktik SIM terbaru yang resmi berlaaku di Indonesia mulai Senin (7/8/2023).