Metropolitan

Jadi Polemik, PDIP Minta Pj Gubernur DKI Tak Tiru Anies Baswedan yang Tak Terbuka Soal Formula E

Editor: Dwi Rizki
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau sirkuit Formula E Jakarta E-Prix yang lokasinya berada di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (1/6/2022).

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta tidak meniru Anies Baswedan soal laporan penyelenggaraan Formula E.

Sejak turnamen selesai digelar pada 4 Juni 2022 hingga Anies pensiun pada 16 Oktober 2022 lalu, dia tak kunjung mengumumkan hasil turnamen itu kepada publik.

 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyesalkan, langkah itu karena turnamen Formula E digelar menggunakan duit rakyat.

Seharusnya, pelaksanaan acara diumumkan kepada publik karena itu bagian dari pertanggungjawaban kepala daerah kepada rakyat Jakarta.

 

“Anies sebaiknya tidak dicontoh oleh Heru, hingga selesai masa jabatannya, persoalan Formula E tidak kunjung selesai,” kata Gilbert berdasarkan keterangannya pada Senin (9/1/2023).

Gilbert mengatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara acara telah berulang kali berjanji akan mengumumkan hasil audit turnamen.

Bahkan perseroan daerah itu mengklaim untung, dan bakal tetap melanjutkan sesi berikutnya pada tahun 2023.

 

“Padahal kejelasan besarnya kerugian yang terjadi tidak diungkap dan malah akan melanjutkan sesi kedua dan ketiga setiap tahun. Kesan yang timbul adalah kebobrokan manajemen Pemprov DKI masih akan berlanjut hingga beberapa tahun, dampak kebijakan Anies,” kata Gilbert dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

 

Gilbert menyarankan, sebaiknya Jakpro memberikan hasil audit Formula E. Persoalan adanya audit dari BPK yang sedang berjalan tidak menjadi alasan audit oleh kantor akuntan publik tidak bisa dilakukan.

Baca juga: Judi Sabung Ayam Marak di Bogor, Polisi Tangkap Lima Orang Warga Cileungsi

Baca juga: Ketahuan Ganjal ATM Bank bjb, Pria di Ciomas Diamankan Polisi Berikut 14 Kartu ATM

“Keterbukaan pengelolaan uang rakyat penting untuk diberi contoh oleh Gub Heru. Alasan yang mengatakan Jakpro yang bertanggungjawab, juga sekarang B to B (antarbisnis) tidak menghilangkan adanya kesalahan manajemen era Anies yang harus dibenahi Heru sebagai Gub sekarang,” jelasnya.

 

Halaman
123