Demonstrasi Masyarakat Sipil di Gedung DPR RI, Polisi Turunkan 1.250 Personel

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan kegiatan aksi Demonstrasi masyarakat sipil bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia" dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (25/8/2025), di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa melibatkan penggunaan senjata api oleh personel yang bertugas.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

Susatyo berkata, pihak kepolisian juga mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.

Baca juga: Masyarakat Protes Soal PPN 12 Persen, Gelar Demonstrasi di Depan Istana Merdeka

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ungkapnya. 

Terkait lalu lintas, polisi akan melakukan pengaturan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

Masyarakat diimbau untuk menghindari area Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu kegaduhan.

“Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan,” ujarnya.

Baca juga: Tolak Tapera, Ribuan Buruh Bakal Gelar Aksi Demonstrasi di Istana Negara Hari Ini

Sementara itu sejumlah warga sudah berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Seperti dilansir dari Kompas.com, pada pukul 09.30 WIB, massa mulai berdatangan dan berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPR RI.

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah.

Sebagian peserta aksi memilih berteduh di bawah jembatan penyeberangan dan halte bus, sembari menunggu kedatangan massa lain.

Para peserta aksi terlihat berasal dari beragam kalangan tanpa mengenakan atribut organisasi.

Beberapa di antaranya merekam situasi untuk dilaporkan ke media sosial.

Baca juga: DPR RI Semprot Menteri KKP yang Mengaku Tak Tahu Banyak Soal Pagar Laut di Kabupaten Tangerang

Puluhan pengemudi ojek online juga tampak hadir dengan membawa sepeda motor mereka hingga memenuhi area depan gerbang DPR RI.

Situasi sempat memanas ketika massa berteriak kepada aparat keamanan yang tengah memasang barikade beton setinggi sekitar 1,8 meter.

"Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!" teriak sejumlah orang.

Sejumlah pengemudi ojek online bersikeras memarkirkan kendaraan mereka di depan gerbang DPR dan menolak saat diarahkan polisi untuk pindah.

"Jangan mau kalau diusir!" ucap seorang pria berseragam ojol.

Selain massa aksi, pedagang makanan dan minuman mulai memenuhi trotoar, dari arah Restoran Pulau Dua hingga ke depan gerbang DPR.

Kehadiran mereka menambah keramaian di kawasan tersebut.

Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto juga terpantau sedikit tersendat karena banyak pengendara yang memperlambat laju kendaraan saat melintas di depan kompleks DPR RI.

Di sisi lain, aparat kepolisian dan regu Brimob bersenjata lengkap mulai bersiaga di sejumlah titik, termasuk di bawah flyover dekat Senayan Park, Jakarta Pusat, untuk memantau perkembangan situasi.

Sebelumnya, seruan aksi ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Massa yang menamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia" menyatakan akan turun ke jalan.

Mereka menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.(m32)