9.000 Warga Kabupaten Bogor Terdampak Penutupan Tambang Terima Bantuan dari Dedi Mulyadi

Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Penutupan operasional tambang di wilayah Bogor Barat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Ribuan warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Untuk mencegah gejolak yang mulai muncul di masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.

Sebanyak 9.628 warga di Cigudeg, Rumpin dan Parung Panjang menerima bantuan uang tunai Rp 3 juta dari Pemprov Jawa Barat selama tiga bulan ke depan.

Baca juga: Di Depok Dedi Mulyadi Teken MoU dengan Pengusaha Tambang Jabar, Sepakat Keluarkan 76 IUP 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau langsung proses penyaluran bantuan kompensasi bagi warga yang terdampak penutupan aktivitas tambang ini di Aula Setda Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, pada Senin (3/11/2025).

“Apa yang saya sampaikan sebelumnya, kini mulai kita laksanakan. Untuk tahap pertama, para penerima mendapatkan sekitar Rp 3 juta karena anggarannya baru sebagian dialokasikan dalam APBD 2025,” kata Dedi di Cibinong.

Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari kebijakan penghentian kegiatan tambang di kawasan tersebut.

"Kami juga telah menyiapkan anggaran lanjutan untuk tahun berikutnya," papar Dedi. 

Baca juga: Didemo Warga Parungpanjang Soal Penghentian Operasional Tambang, Begini Jawaban Dedi Mulyadi

Secara teknis, 9.628 warga akan mendapatkan uang tunai Rp 3 juta pada akhir 2025 ini. Sisanya akan dicairkan pada Januari 2026.

“Tahun 2026 nanti sudah kita siapkan kembali untuk pembayaran dua bulan berikutnya. Jadi, hari ini disalurkan Rp3 juta, dan pada Januari mendatang akan ditambahkan Rp 6 juta, sehingga total kompensasi yang diterima mencapai Rp 9 juta,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa bantuan kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut, mulai November hingga Januari.

“Pemprov Jabar menyalurkan bantuan sebesar Rp 3 juta per bulan selama tiga bulan, yakni November, Desember, dan Januari,” kata Rudy.

Baca juga: Didemo Warga Parungpanjang Soal Penghentian Operasional Tambang, Begini Jawaban Dedi Mulyadi

Namun, Rudy menambahkan bahwa untuk bantuan bulan Desember, pencairannya akan dilakukan pada awal tahun 2026 karena belum termasuk dalam postur anggaran tahun berjalan.

“Bantuan bulan Desember baru akan direalisasikan pada Januari 2026 dengan nilai Rp6 juta sekaligus untuk pembayaran bulan Desember dan Januari,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai sekitar 9.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tiga kecamatan terdampak.

“Kurang lebih 9.000 KK sudah terdata. Namun, sesuai arahan Pak Gubernur, data ini akan terus diverifikasi agar tidak ada warga yang merasa terlewat atau menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.