Strategi Presiden Prabowo Buat Palestina Merdeka Dapat Dukungan dan Catatan dari MUI

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memang ahli strategi. Hal itu diperlihatkannya dalam mendorong Palestina merdeka.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan Israel juga mengakui kedaulatan Palestina. 

"Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). 

Baca juga: Dikawal Presiden Prabowo, Tanggapan Orangtua MK Putuskan Sekolah Gratis SD, SMP Negeri dan Swasta

Dalam berbagai forum juga, Prabowo kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian dengan solusi dua negara.

Menurut Prabowo, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta mengakhiri konflik yang terjadi di tanah yang dijuluki "The Holy Land" itu.

Meski demikian hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan harus diperhatikan keamanannya jika Palestina merdeka.

"Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," tandas Prabowo. 

Baca juga: Rektor UI Dukung Program Kuliah Gratis Presiden Prabowo, Dorong Perluasan Akses Pendidikan

Pernyataan itu menuai berbagai respons dari berbagai ormas Islam di Indonesia.

Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan bahwa dukungannya terhadap langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan anti-penjajahan untuk bangsa Indonesia. 

Meski demikian sikap Indonesia yang siap mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 

"Ada catatan penting di balik apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini, yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC," ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025). 

Baca juga: Kepala Sekolah SDN Cimahpar 5 Kota Bogor Bahagia Dapat Tambahan 4 Ruang Kelas dari Presiden Prabowo

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan, Israel tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan.

Bila Palestina merdeka, Israel harus berhadapan dengan hukum atas genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina.

"Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina," kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis.

Komunikasi Buruk Menteri Prabowo

Analis komunikasi politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, kembali menyoroti permasalahan komunikasi yang terus membayangi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Hensa mengkritisi dua kasus yang tengah menjadi sorotan publik.

Pertama adalah dugaan rekaman suara Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyinggung PDI Perjuangan.

Kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan terkait judi online, serta pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang konsumsi susu 2 liter per hari.

Baca juga: May Day! Dihadapan Buruh Prabowo Janji tidak Akan Biarkan Para Pekerja di-PHK Seenaknya

Hensa menilai, kedua kasus ini mencerminkan masalah mendasar dalam komunikasi di lingkaran pemerintahan Prabowo.

“Lagi-lagi, ini soal komunikasi. Sampai kapan masalah komunikasi ini terus menghantui pemerintahan Pak Prabowo?” ujar Hensa kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com