Ini Alasan Gubernur Dedi Mulyadi Syaratkan KB bagi Pria untuk Menerima Bansos 

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mensyaratkan seorang pria atau suami ber-KB (kontrasepsi) untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Terobosan Kang Dedi tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia sering menjumpai banyak orang meminta bantuan untuk biaya lahiran.

“Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh Rp25 juta, Rp15 juta, karena rata-rata sesar,” kata Kang Dedi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).

Parahnya, mereka yang kerap meminta bantuan sudah memiliki anak empat hingga lima.

Kang Dedi menilai, ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, maka ia bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anaknya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Siswa-siswi Terlibat Geng Motor dan Tawuran Bakal Kena Wajib Militer

“Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” ujarnya.

Semua penerima bansos, baik biaya lahiran, bantuan listrik, bantuan pangan non-tunai, dan lainnya, disyaratkan kepala kelurahan untuk KB.

“Ya saya harapkan yang laki-lakinya, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, jangan terus-teruskan dibebankan pada perempuan,” ujarnya.

Baca juga: Ini Solusi dari Dedi Mulyadi untuk Masalah Kependudukan dan Pertanahan Kampung Baru Depok 

Sementara itu, seorang warga Fitri (34) mendukung langkah Kang Dedi mensyaratkan KB untuk pria.

Warga Kota Depok itu berdalih, perempuan telah berjuang mengandung hingga melahirkan tidak seharusnya menahan sakit KB pulang.

“Perempuan yang hamil, mengandung, gantian lah laki-laki KB,” kata Fitri saat ditemui di Jalan Margonda Depok.

Fitri menambahkan, program KB memang diperlukan seiring pertambahan penduduk yang pesat. (m38)