Ketua DPRD Adityawarman Adil: DPRD Siap Bersinergi dengan Wali Kota Terpilih Bangun Kota Bogor

TRIBUNNEWSDEPOK.COM - BOGOR - Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Adityawarman Adil, terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Bogor pada 24 September 2024. Ia menggantikan rekan separtainya dari PKS, Atang Trisnanto, yang menduduki jabatan tersebut pada periode 2019-2024. 

Setelah dilantik, ada banyak pekerjaan rumah yang menunggu Adityawarman dan para anggota DPRD Kota Bogor dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. 

Apa saja yang akan dilakukan DPRD Kota Bogor dalam periode 2024-2029? Berikut petikan wawancara eksklusif Manajer Tribunnewsdepok, Warta Kota Network, Dodi Hasanudin, dengan Adityawarman, akhir Desember 2024:

TribunnewsDepok: Bicara DPRD Kota Bogor berarti bicara soal aspirasi masyarakat kota hujan. Sebagai ketua dewan, Apa saja yang akan Anda kerjakan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut?

Adit: Alhamdulilah, pada 30 November 2024 kemarin APBD 2025 sudah disahkan. Ada beberapa kegiatan penting dalam penganggaran 2025.

Beberapa di antaranya, melanjutkan pembangunan sekolah baru (SMP), serta melakukan penataan infrastruktur wilayah dan lingkungan agar semakin baik. 

Selain masalah penganggaran, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 juga sudah disusun sebagai tupoksi DPRD dalam membentuk peraturan daerah. 

Karena wali kota terpilih diperkirakan dilantik pada 10 Februari 2025, kemungkinan anggaran perubahan dibahas lebih dini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Baca juga: Supian Suri Bicara Soal Strategi Pemenangan Pilkada hingga Gebrakan Perubahan Kota Depok 

TribunnewsDepok: Bagaimana dengan pembangunan gedung SMP baru, kira-kira di mana lokasinya? 

Adit: Kita sudah mulai bangun 2 gedung SMP di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur pada 2024.

Program ini akan dilanjutkan pada 2025. Saat ini kita baru memiliki 21 SMP Negeri, padahal kebutuhan kita masih cukup banyak. 

Keberadaan sekolah negeri sangat terasa membantu masyarakat kurang mampu.

Saat ini sebaran SMP Negeri masih kurang merata di 6 kecamatan yang ada di Kota Bogor.

Mudah-mudahan pembangunan SMP baru menciptakan pemerataan. 

Namun pembangunan gedung SMP baru akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: DPRD Kota Bogor dan Pemkot Sahkan APBD 2025 , Ada Pembangunan 2 Sekolah Baru dan Porprov

Soalnya, membangun satu sekolah negeri itu lumayan menyedot anggaran. Apalagi lahan juga makin sulit didapatkan. 

Oleh karena itu, kita harus mencari solusi lain.

Salah satunya kemitraan dengan sekolah swasta dengan fasilitas sekolah negeri.

Jadi nanti ada sekolah swasta rasa sekolah negeri. 

TribunnewsDepok: Terkait peningkatan infrastruktur di tahun 2025, rencananya seperti apa? 

Adit: Bogor ini kan kota rawan bencana sehingga kita prioritaskan pembangunan infrastuktur di wilayah, mulai dari penanganan longsor, antisipasi banjir, dan meningkatkan kualitas jalan lingkungan. 

Baca juga: Pelantikan 50 Anggota DPRD Kota Bogor 2024-2029, Pimpinan Sementara Pastikan Kawal Suara Rakyat

TribunnewsDepok: Kang Adit, bagaimana dengan rencana pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Pajajaran yang sudah direncanakan sebelumnya? 

Adit: Sejak pertama kali saya menjabat anggota DPRD pada 2014, sudah ada Detail Engineering Design (DED) untuk GOR Pajajaran ini.

Tetapi revalitalisasi tak kunjung direalisasikan.

Saya pikir sudah layak GOR Pajajaran direvitalisasi.

Namun untuk penganggarannya harus koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat. 

Kalau revitalisasi dilakukan menyeluruh, dibutuhkan dana Rp 900 miliar.

Saat ini revitalisasi dilakukan secara parsial karena Kota Bogor ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat pada 2026. 

Baca juga: Gantikan Atang Trisnanto, Abdul Rosyid Jadi Anggota Komisi III dan Banggar DPRD Kota Bogor

TribunnewsDepok: Soal Program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan, kenapa operasionalnya tersendat? 

Adit: Operasional BTS Biskita Transpakuan sebelumnya ditanggung oleh BPTJ (Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek) Kementerian Perhubungan.

Karena BPTJ sudah dilikuidasi, operasionalnya diserahkan ke pemerintah Kota Bogor.

Dukungan dana operasional dari Kementerian Perhubungan dihentikan sejak 31 Desember 2024. 

Kami sudah mendiskusikan dengan Penjabat Wali Kota dan perangkat daerah mengenai pendanaan operasional Biskita.

Kami sepakat operasional Biskita dianggarkan sebesar Rp 10 miliar pada 2025

Angka ini kemungkinan akan dinaikkan pada anggaran perubahan. Jumlah bus juga akan disesuaikan karena kalau dibiayai sepenuhnya maka dibutuhkan biaya Rp 50 miliar. 

TribunnewsDepok: Apa yang akan didorong oleh DPRD setelah pelantikan Pak Dedie Rachim-Jaenal Mutaqin sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bogor mendatang?

Adit: Kalau kami sih lebih kepada kolaborasi dan komunikasi yang baik.

Selama komunikasi baik, segala permasalahan bisa diselesaikan, entah itu soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain.

Setelah pelantikan pada 10 Februari 2025 nanti, APBD perubahan akan dimajukan jadwal pengesahannya untuk mengadopsi visi-misi wali kota terpilih.

Kita akan padupadankan visi misi wali kota terpilih dengan aspirasi masyarakat yang masuk. (Hironimus Rama)