Nasdem Minta Pemprov DKI Jakarta Pecat dan Penjarakan Anggota Satpol PP yang Terlibat Judol

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono didesak untuk menjatuhi sanksi anak buahnya dari Satpol PP yang terjerat judi online (judol). 

Tak main-main, total perputaran duit mereka mencapai Rp 2,3 miliar dengan salah satu anggota memberikan deposit tertinggi mencapai Rp 194 juta.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menyoroti adanya 165 anggota Satpol DKI Jakarta yang terlibat dalam praktik judol. 

Jupiter meminta agar mereka yang terbukti terlibat segera diberikan sanksi tegas.

Baca juga: Harga Sembako Alami Kenaikan, Pemkab Bogor Gelar Pasar Murah, Langsung Ludes Diserbu Warga

“Saya minta Pj Gubernur Heru harus tegas dalam memberikan sanksi kepada anggota Satpol PP. Ini sesuai dengan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online,” kata Jupiter dari keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Jupiter mengungkapkan, sanksi tegas yang dapat diambil adalah memberhentikan anggota Satpol PP yang terbukti terlibat judi online. 

Perbuatan mereka dianggap telah mencoreng institusi Pemerintah DKI Jakarta di mata publik.

Baca juga: Pelaku Pencongkelan Bola Mata Pria Bertato di Gunung Putri Terancam Penjara 5 Tahun

“Saya menunggu ketegasan dari Pj Gubernur untuk mengambil tindakan tegas dan terukur, demi menjaga integritas dan nama baik Pemprov DKI Jakarta,” ujar Jupiter.

Menurut dia, pentingnya tindakan tegas dari Heru untuk memerangi judi online di kalangan aparatur sipil negara (ASN). 

Kata dia, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas praktik perjudian yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Mahasiswa UI Pertama yang Butuh 2,5 Tahun Lulus Jadi Doktor, Raih Predikat Summa Cumlaude

Legislator NasDem ini menjelaskan bahwa dampak negatif judi online sangat luas. Mulai mulai dari merusak ekonomi keluarga hingga moral masyarakat.

“Judi online ini bukan hanya menghancurkan kehidupan dan ekonomi keluarga, tetapi juga ekonomi masyarakat dan negara. Dampaknya sangat besar, termasuk merusak moral dan mencoreng nama baik institusi,” ungkapnya.

Jupiter juga menekankan pentingnya menjaga citra Pemerintah DKI Jakarta dari perbuatan tercela seperti halnya judol. 

Baca juga: Sudah 7 Keluarga Lapor Kehilangan Anggota Keluargan ke Polisi Terkait Temuan Mayat di Kali Bekasi

Keterlibatan anggota Satpol PP dalam praktik judi, menurutnya, sudah pasti mencoreng nama baik Pemprov DKI.

“Anggota Satpol PP yang terlibat sudah merusak moral di lingkungan Pemprov Jakarta. Harus ada tindakan tegas sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, serta KUHP Pasal 303 terkait perjudian online dan offline,” ungkapnya.