Dewan Guru Besar UI Beri 5 Ultimatum dan 3 Imbauan Terkait DPR RI Revisi UU Pilkada

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) turut bereaksi atas sikap DPR RI yang ingin mensahkan revisi UU Pilkada.

Revisi UU Pilkada tersebut ditujukan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memutuskan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada, yakni 6,5 persen hingga 10 persen.

Kemudian threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Baca juga: Ribuan Massa Aksi Kepung DPR RI, dari Warga, Buruh, Mahasiswa Hingga Komedian Turun ke Jalan

Sehingga tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Lalu, batas usia minimal yang diatur dalam UU Pilkada adalah 30 tahun sampai masa pelantikan digantik minimal 30 tahun sampai pendaftaran calon kepala daerah.

DGB UI menilai, telah terjadi krisis konstitusi bila terjadi pembangkangan DPR RI yang secara vulgar dan arogan mempertontonkan pengkhianatan konstitusi.

Ketua DGB UI Prof Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, aksi DPR RI menganulir putusan MK membawa Indonesia dalam bahaya otoritarianisme.

“Seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan,” kata Harkristuti dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/8/2024).

Baca juga: Tak Terima Putusan MK Dikoyak, Partai Buruh Siap Perang Sampai Kiamat

Tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR itu, tak lain dan tak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme.

5 Ultimatum GDB UI

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara.

2. Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat mencederai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat.

3. Tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah termasuk besaran kursi parpol melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah.

4. Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antar lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR sehingga kelak hasil pilkada justru akan merugikan seluruh elemen masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara.

5. Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan Masyarakat.

DPR RI Ingkari Sumpah Jabatan

Prof Harkristuti menyampaikan bahwa DGB UI mengaku geram karena sikap dan tindak laku para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka. 

“Kami sangat prihatin dan cemas akan masa depan demokrasi yang akan menghancurkan bangsa ini. Kini, para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan Reformasi justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini,” ujarnya.

Sebab itu, lanjutnya, negara harus didukung penuh agar tetap tegar dan kuat dalam menjalankan konstitusi sesuai dengan perundang-undangan.

Selain itu, mengingatkan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat adalah berdasarkan pancasila, 

DGB UI menyampaikan tiga imbauan semua lembaga negara:

1. Menghentikan revisi UU Pilkada

2. Bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan 

3. Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan No. 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.  (m38)